Larangan Kegiatan Dinas di Hotel Diapresiasi Akivis Penggiat Perubahan

oleh -123 views

IMG_20141217_183822Makassar– Kebijakan pemerintahan Jokowi-Jk terkait pelarangan pada dilakukannya kegiatan dinas bagi kementerian dan lembaga resmi negara menggelar kegiatan dinas di hotel, sangat didukung oleh para aktivis penggiat perubahan yang ada di Makassar.

“Surat Edaran No 11 thn 2014, tgl 17 November yg dikeluarkan oleh Menteri pendayagunaan aparatur negara Reformasi dan birokrasi (Menpan dan rb). Surat edaran ini berisi tentang Larangan bagi kementerian dan lembaga resmi negara menggelar kegiatan dinas di hotel, memang efektif uintuk menghindari adanya roma korupsi,” ucap Ketua Jaringan Muda Aktivis (JaTI) Indonesia, A’an Farhan Ba’is, SH via relesnya, Rabu (17/12/2014).

Dijelaskan, dengan adanya surat edaran ini, maka pemanfaatan ruan/sarana kantor yg ada bisa difungsikan lebih maksimal dan ini bisa menghemat anggaran.

“Salahsatu tujuannya pemerintah setempat baik pda tingkatan pusat hingga daerah, mampu melakukan upaya penghematan anggaran,” cetus Aktivis Penggiat Perubahan ini.

Ia menjelaskan, banyak kegiatan dinas seperti Focus group discuss, dan rapat tekhnis lainnya yang sering dilakukan di hotel, vila atau resort, hanya menggunakan anggaran yang cukup besar. Sementara di kantor cukup layak sarjana ruangan yg ada

“Bagi kami ini adalah langkah yg cukup berdampak pada profesionalisme fungsi sarana yang ada. Dengan langkah ini bisa mencegah kegiatan yang sifatnya hanya formalitas tanpa out put yg terarah,” pungkas A’an Farhan. (Hij)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.