Home / Indotimnews / Lewat Batas Waktu, Bupati Kolaks Utara Dinilai Lamban Tindaklanjuti Berkas PAW Anggota DPRD

Lewat Batas Waktu, Bupati Kolaks Utara Dinilai Lamban Tindaklanjuti Berkas PAW Anggota DPRD

KOLAKA– Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Dua  anggota DPRD Kolaka Utara dari partai PDI Perjuangan ,Hj.Ulfa Haeruddin dan H.Hidayat Idrus yang diberhentikan dan diusulkan oleh partainya  rupanya bakal menyita waktu lama.

Betapa tidak, usulan PAW yang dikirim oleh Ketua DPRD Kolaka Utara ke  Bupati ternyata belum mendapat tindak lanjut  dari Bupati, mesti batas waktu sudah melewati 7 hari sesuai ketentuan proses PAW yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD.

Wakil ketua DPC Pdi Perjuangan, Muhammad Awaluddin melalui pesan rilisnya menyayangkan hal tersebut.

“Seharusnya bupati tidak mengindahkan perintah UU apalagi ini sudah masuk minggu kedua” jelasnya.

Lebih lanjut awal berharap, Plt.Gubernur Sultra segera mengambil alih proses tersebut agar proses PAW dapat diselesaikan dengan cepat.

“Kami dari DPC akan terus memonitoring proses ini demi mengawal kebijakan partai,” terang mantan aktivis ini.

Ditempat terpisah  Ketua DPRD Kolut, Agusdin,S.kom, membenarkan hal tersebut.

Menurutnya, dirinya  telah menindak lanjuti surat dari KPUD untuk selanjutnya di teruskan ke bupati akan tetapi sampai hari ini belum ada respon dari Bupati Kolaka Utara.

“Sesuai yang diatur dalam undang-undang ( UU )No.17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPRD,Dan DPD ( MD3 ) usul pemberhentian paling lama 7 di bupati ,14 hari di gubernur ,apabila ditindak lanjuti maka mendagri mengambil alih proses tersebut,” tegas Awal.

Diktakan, seharusnya sudah  ditindak lanjuti oleh Bupati Kolaka Utara karena usulan kami sudah masuk  minggu kedua ,tetapi kami tetap menghormati langkah serta apaya bapak bupati dalam menyelesaiakan hal tersebut ,dirinya berharap ada ittikad baik bapak bupati menyelesaikan secepatnya.

“Kami pun DPRD bersama sekwan telah melakukan konsultasi kepada  DPRD Sultra maupun Kabag Hukum dalam hal menindak lanjuti proses ini, mereka menegaskan tidak ada alasan untuk tidak di tindak lanjuti bahkan disampaikan oleh Karo hukum provinsi bisa saja meraka Pengembalian apabila gaji dan hak dprd masih di bayarkan karena sesuai uu pemilu,” tuturnya.

Dijelaskan,  anggota DPRD itu adalah refresentasi dari perwakilan partai politik dan mereka telah dipecat dan diusulkan oleh partai ungkap agus yang juga kader partai PDI Perjuangan.

“Sekalipun ada gugatan yang di layangkan akan tetapi hal tersebut tdak menghalangi proses yang terjadi, olehnya itu dirinya  berharap kepada bupati kolaka utara ntuk segera menindaklanjuti proses ini untuk menghargai aturan perundang – undangan yang berlaku,” tutup Agusdin. (*)

loading...