LSM desak Kejari tetapkan tersangka Perkara dugaan korupsi uang makan minum Pemkab Jenepon TA.2014to

oleh -141 views
Ilustrasi (int)
Ilustrasi (int)

Jeneponto– Perkara Korupsi uang makan minum temuan
BPK RI Kurang Lebih 800 Juta rupiah, kini Ketua Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) Sulselbar Lembaga Pengawas Pengguna Anggaran Republik Indonesia
(LPPA-RI) Syamsuddin Nompo akan terus mendesak Kejaksaan Negeri
Jeneponto (Kejari) agar segera menetapkan tersangkanya. Jelas
Syamsuddin balik Via telepon Minggu (10/4).

“Penanganan perkara dugaan Korupsi, hasil temuan BPK RI tahun 2014,
sebaiknya segera menetapkan tersangkanya yang melibatkan Syamsil dan
Siti Suleha, ini sudah cukup lama penanganannya” Ucap Syamsuddin
Nompo.

Dirinya menambahkan meskipun kasus ini terus bergulir dikejaksaan
negeri Jeneponto (Kejari) namun kepastian hukumnya di nanti publik
agar secepatnya dituntaskan penanganannya.

“LPPA RI akan terus mengkawal kasus ini dan mendesak Kejaksaan Negeri
(Kejari) Jeneponto agar segera menuntaskan kepastian hukum uang makan
minum RSUD Lanto Daeng Pasewang Jeneponto, adanya dugaan kerugian
negara yang cukup besar hasil temuan BPK RI tahun 2014″ Ucapnya.

Sementara Pihak Kejaksaan negeri Jeneponto (Kejari) belum bisa
meyimpulkan secara pasti, namun kasus perkara uang makan minun RSUD
Latopas masih dalam penyidikan. Kata Ahmad Jafar.

“Perkara dugaan korupsi Uang makan minum
RSUD Latopas masih dalam penyidikan untuk meyimpulkan secara pasti,
nanti kita lihat dalam waktu dekat akan ada tersangkanya”Ucap Ahmad.

Selain itu Kaharuddin mengemukakan, balik Via telepon bahwa dugaan
kerugian negara 15,9 M yang dilaporkan oleh salah satu LSM, dari tim
pemeriksa BPKP RI tidak menemukan adanya kerugian negara. Kata dia

“BPK-P RI Sekira bulan 3 kemarin, melakukan pemeriksan secara intens
namun tidak menemukan adanya indikasi kerugian negara” Ucap Kaharuddin
(Nasir)

Editor : Zul/ Andi Ahmad

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.