LSM GERPAK Sulsel: Usut Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif Di Pemkab Soppeng

oleh -126 views

IMG_20150116_115518Indotimnews.com– Lembaga swadaya masyarakat Gerakan Pemuda Anti Korupsi ( Gerpak ) meminta aparat hukum mengusut dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif pemerintah di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, senilai Rp688.657.600 yang dianggarkan melalui APBD 2011-2012.

“Perjalanan dinas Pemkab pada APBD Soppeng tahun 2011-2012 yang diduga fiktif senilai Rp688.657.600, minta dibongkar,” kata Ketua Gerakan Pemuda Anti Korupsi (Gerpak) Andi Rudi Fathir, Jumat, 16/1/2015.

Ia mengatakan sekitar Rp688.657.600 anggaran perjalanan dinas Pemkab Soppeng tahun 2011-2012, diduga fiktif penggunaannya karena dalam penggunaannya tidak didukung bukti yang sah kemudian tidak didukung bukti yang lengkap.

“Sekitar Rp688.657.600 anggaran perjalanan dinas Pemkab Soppeng, diduga tidak didukung bukti yang sah, sedangkan sekitar Rp119.373.800 diantaranya tidak memiliki bukti lengkap,” katanya.

Oleh karena itu, ia mengatakan, anggaran perjalanan dinas Pemkab Soppeng yang diduga fiktif tersebut, telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena dalam penggunaannya diduga menimbulkan kerugian negara di dalamnya.

Andi Rudi, mengatakan, belanja biaya perjalanan dinas diduga fiktif di Soppeng tersebut hampir terjadi di sejumlah instansi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkup Pemkab Soppeng

Ia menyebutkan di antaranya.
Sekretariat Daerah,Sekretariat DPRD Soppeng, Dinas Kehutanan dan Perkebunan,Dinas Tanaman Pangan dan holtikultura. Dimana “Bukti yang diajukan untuk mengambil anggaran perjalanan dinas diduga fiktif tersebut, diantaranya, tiket, airport tax, boarding pass yang palsu dan itu hampir terjadi semua di SKPD,” katanya.

Namun Andi Rudi mengatakan hingga saat ini kasus dugaan korupsi tersebut belum mendapat proses hukum dari aparat hukum di daerah ini yakni Kejaksaan Negeri (Kejari) Soppeng padahal telah menjadi temuan BPK.

Oleh karena itu, ia berharap agar adanya dugaan perjalan dinas fiktif tersebut segera diusut aparat Kejaksaan Negeri Soppeng, maupun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingat kerugian negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi itu cukup besar.

“Buktikan bahwa memang negara ini konsisten dalam menegakkan supremasi hukum dengan memberantas kasus dugaan korupsi, dengan mulai membongkar kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif tersebut, jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan dengan aparat hukum dinegara ini,” katanya.. (Win)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.