Home / HUKRIM / LSM KAPAK: Jika Tipikor Dimasukkan ke RKUHP, Akan Lemahkan KPK

LSM KAPAK: Jika Tipikor Dimasukkan ke RKUHP, Akan Lemahkan KPK

MAKASSAR– Saat ini DPR-RI telah sibuk membahas pemantapan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHP) yang rencana akan disahkan pada bulan Agustus mendatang pada hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2018.

Terkait RKUHP tersebut, sangat menuai polemik dari berbagai elemen, salah satunya dari Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Pemantau Transparansi Pemerintahan dan Korupsi Sulawesi Selatan(LSM-KAPAK SULSEL). Pihaknya meminta kepada Presiden dan DPR agar pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dicabut dari RUU KUHP.

Ketua LSM-KAPAK, Khaeril Jalil, menilai bahwa masuknya pasal-pasal tindak pidana khusus, termasuk korupsi, malah memperlemah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia karena tipikor terkesan akan menjadi tindak pidana umum, bukan lagi tindak pidana khusus.

“Jika rumusan pasal tipikor tetap dipaksakan masuk ke dalam RKUHP sama saja tipikor adalah delik pidana yang biasa, bukan lagi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga tidak perlu penanganan yang luar biasa. Sementara Tipikor ini sudah ada undang-undangnya yang mengatur secara khusus di luar KUHP atau biasa disebut lex specialis,” ujar Khaeril.

Dimana, Undang-undang yang dimaksud, yakni UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Di satu sisi menurut Pengacara Muda ini, memasukkan pasal Tipikor di dalam RKUHP, dapat mengancam eksistensi dan semangat KPK dalam melakukan pemberantasan Tipikor yang saat ini sudah berjalan sangat signifikan.

“Memaksakan rumusan pasal delik Tipikor ke dalam RKUHP sangat mengindikasikan banyaknya konflik kepentingan yang dapat bertautan dengan eksistensi KPK sehingga dapat menimbulkan kerusakan hukum atau benturan prinsip penegakan hukum yang bermuara pada upaya pelemahan KPK,” jelasnya.

Lanjut Khaeril menambahkan, agar kiranya Presiden menarik rumusan pasal Tipikor ke dalam RKUHP tersebut dari Parlemen karena akan berdampak kepada krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam keseriusan memberantas korupsi di Indonesia.

“Dengan adanya pasal tipikor di dalam RKUHP adalah merupakan suatu kemunduran karena akan terdapat dua aturan yang mengatur tentang Tipikor. Sementara sejak tahun 1957, regulasi atau ketentuan tentang tipikor selalu diatur di luar kodifikasi KUHP,” imbuhnya.

Sekretaris Laskar Merah Putih Macab Gowa ini, menilai bahwa hal tersebut perlu diperhatikan dengan seksama lantaran ada ketentuan peralihan dalam rezim hukum pidana di Indonesia karena tentunya menimbulkan dualisme regulasi yang dapat melahirkan ketidakpastian hukum.

“Presiden harus memberikan sikap yang tegas untuk mengeluarkan delik korupsi dalam RUU KUHP. Jika Presiden ingin melakukan penguatan pemberantasan korupsi, salah satu caranya adalah membuat aturan yang lebih keras pada koruptor yakni melalui revisi UU Tipikor yang ada saat ini, bukan malah memasukkan ke RKUHP,” harapnya.

loading...