LSM-KAPAK Kecam Penebangan Pohon Di Jalan Pettarani

oleh -277 views

GOWA– Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Pemantau Transparansi Pemerintahan dan Korupsi (LSM-KAPAK) mengecam aksi penebangan ratusan pohon yang sudah berlangsung di sepanjang Jalan Andi Pangeran Pettarani dan Ruas Jalan Tol Reformasi Makassar Minggu, (27/5/2018).

Ketua LSM-KAPAK SULSEL, Khaeril Jalil, menilai aksi penebangan pohon untuk kepentingan pembangunan jalan Tol layang di Kota Makassar terkesan tergesa-gesa tanpa adanya kegiatan sosialisasi ke berbagai elemen masyarakat, khususnya ke pemerhati lingkungan.

“Seharusnya pihak pemrakarsa proyek pembangunan jalan tol tersebut melakukan sosialisasi atau konsultasi publik ke masyarakat sebelum melakukan penebangan pohon, agar tidak menimbulkan pertanyaan atau sorotan pubilk,” ujarnya.

Di satu sisi menurutnya, pembangunan jalan tol layang merupakan proyek yang sangat berguna untuk mengurai kemacetan di Kota Makassar, namun tidak boleh juga mengabaikan yang namanya Konsultasi Publik atau Sosialisasi.

“Jangan karena pembangunan mega proyek sehingga mengorbankan hal-hal penting lainnya, seperti Penerapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Makassar yang otomatis berkurang lagi dari target semestinya yakni 30 persen,” kata pria yang berprofesi juga sebagai Advokat.

Ditambahkannya bahwa, data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar pada akhir Tahun 2017 bahwa penerapan RTH di Kota Makassar masih sangat minim karena masih berkisar di angka 13 persen, sehingga penebangan pohon tersebut malah mengurangi penerapan RTH.

“Maka Kota Makassar semakin rawan dengan kondisi banjir ke depannya karena resapan air dapat lebih berkurang, sehingga memang dibutuhkan sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat agar pemrakarsa proyek bisa mendapatkan saran atau masukan terkait pengelolaaan lingkungannya,” tambah Khaeril.

Lebih Lanjut Advokat Muda ini, dia meminta kepada pihak Pemrakarsa Proyek Pembangunan Jalan Tol, baik dari Pihak Kontraktor atapun pelaksana proyek dapat memberikan penjelasan lebih detail terkait pengelolaan lingkungannya, seperti penanaman atau penggantian pohon yang mereka sudah tebang agar penerapan (pemenuhan kebutuhan) RTH Kota Makassar tidak berkurang.

“Soalnya yang kita fikirkan bagaimana proporsi RTH di Perkotaan lebih meningkat, bukan lebih (malah) berkurang yang dapat mengakibatkan rawan banjir, polusi kendaraan meningkat dan dampak lingkungan lainnya,” harapnya.

Sebab berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, proporsi RTH pada wilayah perkotaan minimal 30 persen, yang terdiri dari 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat.

Laporan Fandi

loading...
loading...