Home / HUKRIM / LSM KAPAK Soroti Permintaan Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Gowa Senilai Rp.19 Miliar

LSM KAPAK Soroti Permintaan Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Gowa Senilai Rp.19 Miliar

Indotimnews– Terkait polemik pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang memanas antara Pemkab Gowa dengan DPRD setempat, membuat Bupati Gowa, Adnan Purichta angkat bicara.

Menurut Adnan, pihaknya lambat mengajukan KUA-PPAS disebabkan ada beberapa faktor, salah satunya karena adanya permintaan anggaran perjalanan dinas dari DPRD secara tertulis yang nilainya sangat membengkak sebesar 19 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Pemantau Transparansi Pemerintahan dan Korupsi (LSM-KAPAK), Khaeril Jalil menyayangkan adanya permintaan tersebut dari DPRD yang dianggap tidak masuk akal.

“Kami memang juga menyoroti keterlambatan penyerahan KUA-PPAS dari pihak eksekutif karena adanya jadwal yang telah ditetapkan di dalam Permendagri 33/2017 tidak ditaati, namun kami juga sangat menyesalkan jika ada permintaan DPRD masalah anggaran perjalanan dinas yang terlalu fantastis dan tidak masuk akal,” ujar Khaeril.

Khaeril menambahkan, seharusnya Pihak DPRD Gowa selaku wakil rakyat meminta anggaran perjalanan dinas yang rasional dan tidak terlalu berlebihan karena hal tersebut merupakan pemborosan keuangan daerah.

“Pihak Legislatif seharusnya menunjukkan semangat efisiensi penggunaan anggaran daerah yang lebih mengutamakan penganggaran untuk prioritas pembangunan dan kepentingan masyarakat Gowa bukan kepentingan pribadi,” tambah advokat muda tersebut.

Lebih Lanjut Khaeril menjelaskan, masih banyak kegiatan yang membutuhkan anggaran yang lebih prioritas, di antaranya sarana dan prasarana di bidang kebersihan, pembangunan jalan, jembatan, air bersih dan infrastruktur lainnya

“Kan sudah ada aturannya agar ada pemangkasan atau penghematan untuk anggaran perjalanan dinas yang tidak terlalu penting karena jika dialokasi secara berlebihan juga sangat berpotensi menjadi ruang korupsi, apalagi anggaran tersebut merupakan anggaran habis pakai yang sangat mudah untuk di selewengkan,” jelas Khaeril.

Sementara disinggung mengenai Penerbitan Perkada tentang APBD oleh Bupati,

Khaeril juga menjelaskan, suatu hal yang sah karena diatur di dalam UU jika DPRD tidak mau menetapkan APBD, maka Bupati boleh menerbitkan Perkada namun harus melalui persetujuan Gubernur dan/atau Kemendagri beserta alasannya tersebut.

Laporan Fandi

loading...