Mahasiswa Makassar tolak keras PP No.60 Tahun 2016

oleh -183 views

Indotimnews– Gerakan Aktivis Mahasiswa ( GAM ) Menolak Keras PP No.60 Tahun 2016 Tentang kebijakan Pemerintah Yang ingin menaikkan biaya pengurusan STNK dan BPKB.

Penolakan Peraturan pemerintah Kami sampaikan dengan Tegas ke pemerintah pusat dalam hal ini Joko widodo Agar tidak melegalkan peraturan Tersebut dan Polri harus tegas mengurungkan niatan pemerintah tentang PP No.60 Tahun 2016, Kebijakan Yang Mengarah Terhadap kinerja Polri Yang kami anggap Menguntungkan Segolongan pihak.

Mantan Panglima GAM Adhi puto palaza mengatakan, kami dengan tegas tidak sepakat tentang kebijakan pemerintah menaikkan biaya pengurusan STNK dan BPKB Tersebut.

“Atas dasar Apa Pemerintah jauh Melangkah membuat kebijakan Yang Sebelum sebelumnya Hal Serupa Terjadi Seringkali Menjadikan Rakyat Sebagai Sapi Perahan,” tegasnya.

“Pemerintah hari ini Tidak lagi mempertimbangkan Soal Kesenjangan Sosial Masyarakat Indonesia Tapi‎ Lebih Mengedapankan keuntungan Semata Melalui pajak yang ujung ujungnya Rakyat Yang di peras.” ujar Adhi puto palaza, Kamis (5/1/2017).

Aktivis GAM Adhi puto palaza menambahkan, Setelah Melakukan Forum Diskusi Dalam 2 Lembaga gerakan Yakni GAM dan Gapemnas dengan tegas sangat menolak atas kebijakan pemerintah yang imenaikan biaya tersebut yang mencapai 2-3 kali lipat.

” Pemerintah Tidak logis dan Sangat Tidak Rasional Dengan Kebijakan Tersebut,” ucapnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdapat penambahan tarif pengurusan, antara lain pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara.

Kenaikan biaya pengurusan surat-surat kendaraan pun mencapai dua hingga tiga kali lipat. Misalnya, untuk penerbitan STNK kendaraan roda dua maupun roda tiga.

Peraturan lama, misalnya mengatur biaya Rp50.000, dalam peraturan baru tarif berubah menjadi Rp100.000. Sementara untuk roda empat, misalnya dari Rp75.000 menjadi Rp200.000. Kenaikan Biaya STNK Perpanjang Daftar Kebijakan Jokowi Resahkan Masyarakat.

Sementara jika warga hendak melakukan pengurusan pajak, bakal dibebankan biaya pendaftara roda dua senilai Rp.25 ribu dan Roda Empat Rp.50 ribu.

Kenaikan cukup signifikan terdapat pada item penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru dan ganti kepemilikan. Misalnya, kendaran roda dua dan tiga yang sebelumya dikenakan biaya Rp80.000 naiknya menjadi Rp225.000. Kendaraan roda empat yang sebelumnya Rp100.000 kini dikenakan biaya Rp375.000.

Sementara Gerakan Pemuda mahasiswa Nasionalis (GAPEMNAS) Jhunaedi Menambahkan Kebijakan Tersebut, Pemerintah sangat tidak Jeli melihat kondisi Ekonomi Masyarakat indonesia Yang harusnya menjadi prioritas dalam pengembangannya, kini justru semakin menguras ekonomi rakyat, Belum lagi pungutan liar (Pungli) Akhir Akhir ini Marak Terjadi di kalangan Masyarakat.

Lanjut Jhunaedi Jika Alasan pemerintah ingin menegakkan Peraturan pemerintah tersebut untuk pengembangan Negara, Mengapa Rakyat Selalu Jadi sasaran Pemerasan. Kenapa tidak Menasionalisasikan Seluruh Aset Serta memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam SDA indonesia yang di rampas bangsa Asing itu.

“Saat ini Masyarakat indonesia betul betul ingin melihat pemeritah, hal ini DPR-RI dalam eksistensinya Sebagai perwakilan Rakyat Melihat Kebijakan PP NO 60 TAHUN 2016 itu Sangat memeras dan menyengsarakan Rakyat,” tegasnya.

Jika pemerintah betul betul Menjalankan PP No 60 Tahun 2016 ini, Maka GAM akan akan membuka lebar ruang Konsolidasi Orma,Ormas dan Seluruh OKP di Makassar Nyatakan Habis Kesabaran dan Muak Dengan Rezim Pemerintahan ini. (*)

loading...
loading...