Mengapa Proses Fiskal di Samsat Makassar II Masih Bebankan Pemilik Kendaraan Pajak Hingga Tahun Berikutnya?

oleh -197 views

MAKASSAR– Terkait mutasi keluar kendaraan (Fiskal) bermotor Sejumlah pemilik kendaraan bermotor, baik roda dua dan empat dibingungkan oleh kebijakan yang digelontorkan UPT Makassar II dan sejumlah UPT Samsat se Sulsel.

Pasalnya kendaraan yang hendak difiskal dan pajak hidup tetap dibebankan dengan diwajibkan membayar pajak hingga satu tahun kedepan.

Pada hal, tak ada aturan yang jelas dan mewajibkan pemilik kendaraan yang akan fiskal harus bayar pajak setahun kedepan, kendati kendaraannya Tak lagi beroperasi di wilayah ini.

Hal inipun dialami oleh fiskal kendaraan milik PT. Multiguna Rezeki dengan nopol DD 8888 OZ, harus kecele dengan kebijakan penerapan aturan yang dianggap membingungkan.

“Kami bingung urusan mutasi kendaraan kok harus bayar hingga satu tahun kedepan. Pada hal, pajak kendaraan kami tidak menunggak dan kendaraan beroperasi di daerah tujuan,” ucap Am, pengurus mutasi keluar kendaraan milik PT. Multiguna Rezeki, Rabu (15/11).

Sementara itu Kepala UPT Samsat Makassar Wilayah 2, Gita saat dikonfirmasi via aplikasi WA nya, hanya mengirimkan aturan Perda No.8 2017 Pasal 13 tentang ketentuan pungutan pajak.

Dalam Pasal 13 yang memiliki 3 ayat ini tak ada kejelasan tentang kewajiban pemilik kendaraan atau wajib pajak yang hendak melakukan mutasi kendaraan membayar pajak satu tahun kedepan.

Malah yang nampak dalam dalam pasal 13 ayat (2) bagian dari bulan yang melebihi 15 hari hanya terhitung satu bulan dan di Pasal 12 (1) berbunyi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor di daftar. Artinya tak dipungut dari daerah asal kendaraan. (*)

 

 

loading...
loading...