Mengecewakan, Penyidikan ijazah palsu 3 legislator di Takalar dihentikan

oleh -218 views

ijazah-palsu1Indotimnews.com– Kepolisian Resor Kabupaten Takalar tidak mampu menemukan dan memunculkan alat bukti, untuk mengungkap kebenaran adanya tiga anggota DPRD Takalar yang memiliki Ijazah Palsu. sehingga kepolisian lansung menberhentikan penyelidikan dengan mengeluarkan surat SP2HP model A2.

Hal itu diungkapkan Kepala Kepolisian Resor Takalar Ajung Komisaris Besar Polisi ( Akbp) Darwis Rincing . Menurutnya, laporan dugaan ijazah palsu adalah prodem dan bukan atas HMI Gowata. Disamping itu berdasarkan hasil gelar perkara, pihaknya tidak bisa meningkatkan dari proses penyelidikan ke penyidikan lantaran tidak adanya unsur pemalsuan ijazah.

“Memang betul ada yang pernah melaporkan itu tapi prodem bukan HMI Gowa, dan hasilnya sudah kami sampaikan kepada mereka setelah gelar perkara. Kami berikan SP2HP model A2 artinya perkembangan hasil penyelidikan belum dapat ditingkatkan ke penyidikan karena tidak ada unsur pemalsuan. Kami sudah periksa semuanya,” Ungkapnya Kepada Beritakotaonline.

Sementara itu, Ketua Cabang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Gowa Akbar Hs mengatakan berdasarkan dugaan tindak pidana pemalsuan sesuai dengan pasal 263 KUHP dan Undang – Undang Susdiknas nomor 20 tahun 2003 pada pasal 68 ayat ( 1) dan ayat (2). Pihaknya melaporkan ketiga anggota DPRD tersebut ke Polres Takalar.

Mereka yang dilaporkan adalah ketua DPC PPP Takalar H Nurdin HS.SH, Ketua DPC PDIP Takalar Amiruddin SE, dan Anggota PAN Erni Lera.

Menurut Akbar, Kasus ijazah Palsu yang menjerat 3 Anggota DPRD Takalar telah bergulir hampir kurang lebih satu Tahun. Sejak bulan juni Tahun 2014 kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres Takalar, namun setelah laporan tersebut diterima secara resmi diruang SPK, Polres Takalar dianggap tidak tegas mengusut tuntas kasus tersebut dengan berbagai alasan yang disampaikan saat dimintai keterangan mengenai perkembangan kasus tersebut.

“Kami sudah laporkan ke Polda karena Polres Takalar kami anggap tidak becus menangani masalah ini, kami menduga ada permainan mata antara Polres Takalar dengan Anggota DPRD yang memiliki ijazah palsu,” ujar Akbar pasca konfrensi pers kemarin.

Kendati demikian, Polda juga belum memberikan kepastian hukum pasca laporan tersebut. “sampai saat ini Polda Sulselbar juga tak kunjung menuntaskan kasus yang telah mencoreng dunia pendidikan serta wibawa DPRD sebagai lembaga Legislatif. Polda semestinya sudah harus memberikan kepastian hukum karena sudah terlalu lama melewati proses penyelidikan dan telah ditemukan bukti yang cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka,” terang Akbar.

Plt Humas Polda Sulselbar Kombes Pol Hariadi, saat dikonfirmasi belum memberikan penjelasan terkait kasus tersebut. Pesan singkat dan via telepon yang dilayangkan namun tidak ditanggapi.

Editor : Andi A Effendy

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.