Mengungkap berbagai mitos yang rendahkan PRT

oleh -268 views

pelatihan-IRT-ILO_editMakassar– Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga (PRT) masih sangat minim sehingga berimplikasi pada ketiadaan jaminan keadilan substantif bagi PRT. Selain persoalan budaya feodal yang cenderung merendahkan PRT, hal ini juga disebabkan oleh pandangan terhadap profesi PRT yang diposisikan sebagai pekerja informal sehingga selain tidak terakomodasi sebagai unsur yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, juga berimplikasi pada tidak terlindunginya hak-hak dasar, hak-hak kodrati dan jaminan sosial.

Padalah PRT telah berkontribusi besar bagi perekonomian. Karena jasanya majikan leluasa bekerja dan mengembangkan karir di luar rumah sehingga peningkatan standard hidup majikan dan juga perekenomian secara umum, PRT juga ikut andil di dalamnya. Hal ini disampaikan oleh Dr. Sakka Pati, S.H., M.H. saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pelatihan untuk Pelatih yang bertema “Kerja Layak untuk Pekerja Rumah Tangga dan Penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak” dilaksanakan oleh ILO-Promote di HOTEL TRANSIT I & II Maros.

Dalam presentasinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga dan Penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak”, Ibu yang dengan bangga menyebut dirinya sebagai Doktor PRT karena menyelesaikan disertasi doktoralnya dengan mengangkat tema seputar perlindungan hukum terhadap PRT, mengungkap mitos-mitos yang terus jadi hambatan bagi upaya peningkatan kesejahteraan PRT.
Salah satunya adalah keengganan sebagian besar masyarakat untuk mengakui keberadaan PRT sebagai pekerja.

Padahal, mereka bekerja seperti pekerja lain, bahkan ada yang bekerja dengan jam kerja yang lebih panjang. Untuk itu, dia menganjurkan agar istilah pembantu sebaiknya ditinggalkan karena terdengar sangat tidak manusiawi. Selain itu, juga ada mitos yang menyatakan bahwa “Pekerja Rumah Tangga Tidak Memerlukan Kontrak Tertulis” padahal keberadaan kontrak tertulis justru dapat menjamin rasa keadilan bagi PRT dan majikan.

Bu Sakka juga menyayangkan keenggangan para politisi di DPR-RI yang menunda untuk membahas RUU PRT dengan dalih bahwa RUU tersebut hanya memberikan perlindungan terhadap PRT. Menurutnya ini pemikiran yang salah kaprah, karena walaupun namanya perlindungan PRT tapi kepentingan majikan juga dilindungi dalam RUU tersebut. Beliau mencontohkan UU Perlindungan Konsumen yang juga tetap beri perlindungan bagi produsen dan semua pihak terkait. Jadi kekhawatiran para politisi tersebut menurutnya sangat tidak beralasan.

Sementara itu Sibali (Ketua KSPSI) yang hadir sebagai peserta, menyampaikan tanggapannya dengan menyatakan bahwa status hukum PRT semestinya harus diperkuat. Untuk itu, perlu ada payung hukum di level nasional sehingga perlindungan terhadap PRT jadi lebih maksimal termasuk hak-hak normative seperti upah, jam kerja, kondisi kerja, hak cuti, jaminan social dan lain-lain. Menurutnya, Permenaker No.2/2015 tentang perlindungan terhadap PRT layak diapresiasi. Sayangnya, aturan tersebut menurutnya juga belum beri perlindungan maksimal karena mendorong hubungan PRT dan Pengguna menjadi hubungan privat. Padahal jika merujuk pada substansi hubungan industrial yang melibatkan pemerintah, pengusaha dan pekerja, kehadiran pemerintah diharapkan hadir untuk melindungi pekerja karena posisi pekerja diasumsikan lebih lemah di hadapan pengusaha, demikian juga dalam hal hubungan PRT dan pengguna, perlindungan pemerintah mutlak diperlukan.

(Syamsul/Herman)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.