Home / Indotimnews / Nah, Rancangan Kebijakan penyelenggaraan haji 2018 dapat dukunga Komisi VIII DPR RI

Nah, Rancangan Kebijakan penyelenggaraan haji 2018 dapat dukunga Komisi VIII DPR RI

Indotimnews– Komisi VIII DPR RI mendukung rancangan kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1439 H/ 2018 M yang disusun oleh Kementerian Agama . Pembahasan lebih rinci mengenai hal tersebut akan dibahas bersama Komisi VIII DPR RI dalam rapat-rapat Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Demikian salah satu kesimpulan pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kesehatan RI yang diwakili oleh Inspektur Jenderal, dan Menteri Perhubungan RI yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan agenda “Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H/2017 M” di Gedung Parlemen Komplek Senayan Jakarta, Senin (04/12).

Raker yang dihadiri Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umrah Nizar Ali, pejabat eselon II Ditjen PHU, dan Kepala Biro Humas, Data, dan Informai Mastuki, Komisi VIII DPR RI mengapresiasi Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1438 H/2017 M yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah dengan baik.

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Agama RI agar segera menyampaikan laporan pengelolaan keuangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1438 H/2017 M kepada Komisi VIII DPR RI sebelum pembahasan BPIH tahun 2018 M.

Raker yang dipimpin Ketua Komisi VIII Ali Taher juga merekomendasikan Kementerian Agama untuk mempercepat pengajuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1439 H/2018 M kepada Komisi VIII DPR RI untuk dibahas bersama oleh Panitia Kerja, memperbaiki akurasi data dalam Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H/2017 M, dan meningkatkan kualitas bimbingan haji yang dilakukan oleh TPHI, TPIHI, dan TPHD. (*)

loading...