Home / Indotimnews / Opini: Biaya By Pas Lasusua 7 KM jadi Beban Masyarakat

Opini: Biaya By Pas Lasusua 7 KM jadi Beban Masyarakat

Oleh: Tyas eka saputra
( sekertaris Hippermaku komisariat pakue )

Pembangunan Bay pas yang menghubungkan Bibir pantai Kelurahan lasusua  yang nembelah laut sepanjang kurang lebih 7 km, menghubungkan pelabuhan Desa Tobaku merupakan karya monumental Bupati H.Rusda Mahmud pada awal priodenya memipin KOLUT 10 tahun yang Lalu.

Pada Awal perencanaannya di sosialisasikan padaMasyarakat bahwa tujuannya  guna memperpendek jarak tempuh jika di bandingkan lewat jalan trans SULAWESI MELEWESI (GUNUNG.)

ALASAN ini sangat logis dan di terima oleh masyarakat dan dukungan legislatif Kolaka utaraa .

Konsekwendinya adalah pemerintah Pusat dan Daerah Mengalokasikan anggaran lewat APBN dan APBD Kolut  Ratusan Millyard secara bertahap. Alhasil Bay pas akhirnya selesai dan dlnikmati masyarakat.

Namun masyarakat Kolut tak terlalu lama diniknati secara gratis. Tiba tiba jadi buah bibir masyarakat karena terbebani dgn biaya pembayaran cukup tinggi setiap kendaraan Roda 4 mapun Roda 2  yang lewat Bay Pas.

Protes Masyarakat dan Mahasiswa tidak di hiraukan bahkan dengan Enteng Jawaban Bupati bersama DPRD bahwa retribusi yg di bebankan pd masyarakat adalah retribusi pariwisata.

Pertanyaan nya,  Apakah sejak awal perencanaan pembangunan Bay pas  sudah masuk perhitungan untuk Bisnis atau sudah satu paket perencanaan dengan kawasan Pariwisata yang akan di komersikan sbg pendapatan daerah?

Jika tdk tercantum dlm perencanaan awal maka itu sebuah rekayasa dan pembohongan publik secara sistemis serta perbuatan melawan hukun karena memenuhi unsur penyalagunaan Kewenangan   Kekuasaan.

PERRTANYAAN Selanjutnya adalah mengapa harus di Kelola oleh perusahaan Daerah  sementara masalah jalan adalah tugas pokok Dinas perhubungan artinya tak terlalu rumit jika di percayakan pada Unit pelaksana Teknis (UPTD) dinas perhubungan atau bidang lalulintas angkutan darat.

Ada apa denga PERUSDA yang di . mengelola Retribusi Bay Pas….???.

Pertayaan selanjutnya  apa yg menjadi dasar hukum PERUSDA  mengelola Retribusi Jalan Bay pas dan berapa milyard Investasi  PERUSDA Terhadap pemangunan Baypass ??,

Jika benar benar Atas nama Perusda Yg nengelola  RETRIBUSI JALAN Baypass berapa konstribusinya setiap tahun terhadao PAD ???

jika di lihat dari Rencana Awal pembangunan dan peruntukan penggunaan jalan  Baypass untuk masyarakat tanpa  pengenaan retribusi karens tak masuk dalam kategori jalan toll.

Maka dapat di pastikan bahwa itu mengandung unsur pungli maupun unsur/korupsi memperkaya orang lain. Sudah seharusnya  aktifis Mahasiswa Hipermaku bekerja sama dengan lembaga  Pencegahan Korupsi dan masyarakat melakukan INVESTIGASI Mendalam lalu mengkoordinasikan dan melaporkan ke Instansi terkait yaitu BPK , dan KPK. serta Kejaksaan Agung RI. (*)

loading...