Home / Indotimnews / OPINI: Dominasi Ketua Umum

OPINI: Dominasi Ketua Umum

Oleh. : Ariful Amin.

Didunia ini selalu diciptakan berpasangan, siang dan malam, laki dan perempuan, dan banyak lagi contoh yang lain. Sifatpun demikian ada yang baik dan ada yang jahat. Dalam politik demikian juga ada politik baik dan ada politik jahat. Partai politik baik adapula partai politik jahat.

Bagaimana cara mengukur sebuah partai sehingga kita tidak terjebak atau bergabung dengan Partai jahat. Bila dilihat dari visi dan misi sebuah partai tak akan dapat melihat sebuah partai jahat. Visi dan misi selalu dibuat sebaik mungkin dan seakan keterpihakan terhadap rakyat sangat tinggi. Untuk itu visi dan misi tidak dapat dijadikan acuan menilai sebuah partai politik. Partai politik sendiri terdiri dari kumpulan orang ada yang baik dan ada yang jahat.

Cara sederhana melihat sebuah partai adalah dengan melihat tokoh ketua umum dibalik Partai tersebut. Didalam partai politik seperti di Indonesia yang cenderung belum ada partai politik modern, Partai politik masih tertumpu pada sosok ketua umumnya. Oleh karenaya ketua umum menjadi kunci sekaligus pemegang saham mayoritas. Ketua umum menjadi penentu kemana arah tujuan partai, dapat tidak peduli dengan suara dibawah.

Suara kader atau suara rakyat tidak linier, bahkan kader hanya bersifat pasif menunggu arahan dari atas. Sebagai anggota dewan sekalipun harus siap di PAW apabila berseberangan dengan kebijakan ketua umum walau menyuarakan kemauan masyarakat yang diwakili dan suara itu dominan. Ketua umum mempunyai hak prerogatif dalam partai, partai politik dibuat sangat tergantung dengan ketua umum.

Dengan kekuasaan ketua umum baik dan jahatnya sebuah Partai Politik bisa dilihat track record ketua umumnya. Apakah ketua umum berusaha membuat Partai tersebut tergantung pada kekuasaanya atau menjadi partai modern yang lebih banyak menyerap kemauan masyarakat. Ketua umum menjadi representasi semua gerak Partai Politik apakah merespon perkembangan ataupun kegelisahan masyarakat. Seperti halnya yang saat ini terjadi dan tampak di negara Republik Indonesia terjadinya terbelahnya kelompok masyarakat. Ketua umum lebih mengarahkan pada kelompok yang mana.

Idealnya berpartai bukanlah sekedar ikut ikutan, dan masuk atau keluar dari partai bukan pula karena adanya posisi tertentu. Suara yang dihimpun dalam setiap 5 tahunan, menjadi legitimasi sosok ketua umum. Besarnya perolehan suara menjadi bahan ketua umum dalam bargaining. Bila masuk dan mendukung ketua umum jahat, yang membawa partai pada kejahatan, walau dari awal bercita-cita ingin memperjuangkan kesejahteraan masyarakat atau daerah maka akan sia-sia. Suara yang terkumpul walau besar namun dalam hal penentuan kebijakan tetap tidak bisa mengalahkan kekuasan ketua umum.

Menjadi sangat penting saat ini menjelang pemilihan legislatif 2019, memberi kesadaran kepada masyarakat memilih caleg bukan dengan melihat sosok calegnya, tapi melihat siapa ketua umumnya dan bagaimana track recordnya. Bagaimana kebijakan dalam negara sampai saat ini apakah memihak keinginan masyarakat atau berpihak kekuasaan semata.

Memberi penyadaran kepada masyarakat juga menjadi bagian perjuangan. Berjuang tidak hanya dengan bergabung pada sebuah partai politik, namun membuat cerdas masyarakat akan pilihan yang benar juga penting. Sehingga even 5 tahunan menghasilkan pemimpin yang tidak hanya berkualitas tapi juga baik. (*)

loading...