Home / Indotimnews / OPINI: Gema Penolakan Revisi UU No.22 Tahun 2009

OPINI: Gema Penolakan Revisi UU No.22 Tahun 2009

Oleh: Zulkifli Malik

Pada hakekatnya Undang Undang No.22 Tahun 2009 tetang Lalulintas dan Angkutan Jalan, yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI 26 Mei 2009, merupakan kelanjutan Undang Undang No.14 Tahun 1992 bertujuan untuk pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan memiliki posisi penting dalam pembangunan berwawasan lingkungan.

Undang Undang inipun menjelaskan bahwa transportasi merupakan sarana yang teramat strategis dalam roda perekonomian yang mendukung langsung pembangunan di negeri ini dan mendukung pula kesejahteraan umum.

Nah, sesuai penjabarannya, UU No.22 Tahun 2009, merupakan perwujudan layanan lalulintas dan angkutan jalan yang aman tertib, lancar serta berintegrasi dengan pendorong roda ekonomi di bidang lainnya.

Demikian halnya Undang Undang ini juga dapat mewujudkan etika dalam berlalulintas dan budaya berbangsa. terlebih lagi dalam proses pebegakan hukum dapat terwujud pula serta memberi kepastian hukum buat masyarakat.

Selama penerapan Undang Undang No.22 Tahun 2009 dijalankan hingga saat ini, dinilai mampu dijabarkan di tengah masyarakat dan diterima sebagai acuan tertib berlalulintas di jalan raya sebab transportasi atau angkutan merupakan bidang kegiatan yang teramat penting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan Undang-undang lainnya.

Yang lebih penting dari hal tersebut dapat menjawab dan menjalankan amanah yang tertuang didalamnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 2e dinyatakan :”bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas”.

Toh, saat ini Undang Undang tersebut yang sudah berjalan sesuai harapan, bakal direvisi atas inisiasi Komisi V DPR RI hanya karena persoalan kepentingan angkutan online yang berbuntut penolakan sejumlah elemen di negeri ini.

Elemen masyarakat yang menggelorakan penolakan terus bereaksi. Baik dalam forum maupun dalam bentuk aksi, termasuk unjuk rasa, seperti yang digelar oleh mahasiswa di Makassar, Kamis 12 April 2018.

Demikian komentar di sejumlah media pun dilontarkan para pemerhati lalulintas yang jelas menolak dilakukannya revisi terhadap Undang Undang No.22 Tahun 2009.

Para penolakan revisi menilai pula jika revisi undang undang dilakukan bermuatan kepentingan dan menguntungkan pihak-pihak tertentu serta merupakan wujud pemborosan anggaran yang tidak sedikit nilainya.

jika hanya alasan mode transportasi online sehingga harus dilakukan revisi juga dinilai miris. Pada hal, para pakar, pemerhati serta pengamat transportasi, sebaiknya dibuatkan saja aturan dalam bentuk keputusan menteri atau Pepres.

Yang jelas pasal demi pasal dalam UU No.22 Tahun 2009 sudah sangat sesuai dengan perkembangan zaman.

Penulis: Redpel Berita Online
IndotimNews.Com

loading...