Home / Indotimnews / Opini: Kebebasan sampaikan pendapat , mengapa disuguhi tindakan represif?

Opini: Kebebasan sampaikan pendapat , mengapa disuguhi tindakan represif?

Akhir-akhir ini sikap represifitas dari pihak aparat kepolisian di Makassar dalam mengawal kawan-kawan yang melakukan aksi unjuk rasa semakin bringas. Katanya aparat kepolisian ini siap melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat? Kenapa hari ini, 3 kata itu semakin jauh dari tugas kepolisian? Apa salah ketika kami melakukan aksi unjuk rasa guna menyampaikan aspirasi di muka umum? Kalau salah, kenapa mesti ada dalam UU No.9 Tahun 1998? Apa mungkin saya salah, terkait UU ini? Atau kah UU tentang menyampaikan pendapat di muka umum sudah berganti?.

Saya rasa tidak. Atau kah UU ini hanya formalitas saja.  Kalian yang berbaju seragam bukannya aparat penegak hukum yang pasti tahu tentang hukum di negeri ini? Tapi kok penegakan hukum tentang menyampaikan pendapat di muka umum tidak ditegakkan?

Kemarin baru saja salah seorang Mahasiswa Universitas Bosowa mengalami penembakan dari oknum kepolisian, setelah itu teman-teman dari LMND yang dipukul, diinjak-injak seperti binatang? Ini 2 peristiwa yang secara berturut-turut terjadi.

Apakah itu bentuk mengayomi dan melindungi? Saya rasa bukan. Melihat situasi seperti ini saya merasa ada yang perlu dibenahi. Kalau aparat melakukan hal seperti ini terus saya yakin Mahasiswa akan bersatu mengecam tindakan brutal aparat.

Dampak yang ditimbulkan akan semakin besar jika tidak dibenahi, salah satunya adalah mosi tidak percaya lagi masyarakat terhadap aparat kepolisian yang katanya akan selalu melayani,mengayomi, dan melindungi masyarakat.

Hal ini juga saya rasakan langsung ketika terjun lapangan bersama kawan-kawan Mahasiswa dan Buruh pada aksi kemarin di simpang 5 Bandara, 11 Oktober 2017. Kami belum melakukan apa-apa, mobil komando kami belum berhenti di titik aksi, teman-teman kami dari atas mobil kemudian ditarik turun secara paksa dan dipukuli, bahkan salah seorang teman kami melihat langsung salah satu oknum polisi menembakkan gas air mata tanpa instruksi dari komandannya di lapangan, dan setelah melepaskan tembakan, oknum tersebut lari dan tidak terlihat lagi dikerumunan massa aksi.

Ada apa? Ada lagi 2 oknum polisi yang kemudian menarik kaki teman saya dari atas mobil dan kemudian berkata kasar dan bahkan memajui saya, menantang saya? Saya selaku perempuan marah dan tidak menerima hal ini? Bisa-bisanya aparat pria melakukan hal ini terhadap perempuan biasa? Salahnya dimana? Mau melakukan aksi?

Kami belum melakukan apa-apa sama sekali dan kami diperlakukan seperti itu? Aturan apa yang melegalkan aparat penegak hukum melakukan pemukulan terhadap massa aksi yang notabenenya diatur dalam undang-undang? Apakah karena kalian berseragam, karena kalian aparat penegak hukum, sehingga kalian merasa kebal hukum?

Yang lucunya, yang berani melakukan pemukulan dan berlaku paling kasar adalah mereka yang menggunakan scraf di wajah? Disuruh buka, malah lari. Nama pun seolah disembunyikan. Alangkah lucunya Makassar hari ini. Semenjak pergantian Kapolda baru saya benar-benar merasa aparat tidak lagi seramah dulu.

Saya menduga aparat penegak hukum sendiri buta tentang hukum. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (PERKAPOLRI) No. 9 tahun 2008 ada beberapa hal yang kemudian bertentangan dengan UU. No.9 Tahun 1998 dan UUD 1945 pasal 28E. Kalau berbicara persoalan hukum dan aturan, mestinya PERKAPOLRI harus merujuk pada UUD 1945 pasal 28E dan UU. No.9 Tahun 1998.

Setahu kami, aturan baru apapun yang akan dibuat itu harus selalu merujuk pada UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negara kita Indonesia. Dan juga selalu merujuk pada UU sebelumnya yang telah ada. Jadi kalaupun KAPOLRI diberi kewenangan persoalan pembuatan PERKAPOLRI itu harus merujuk pada 2 hal tersebut. Tidak serta merta membuat aturan yang kemudian akan bertentangan sendiri dengan konstitusi negara kita atau UU sebelumnya. Jikalau PERKAPOLRI itu jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan UU sebelumnya, maka wajib hukumnya untuk kita menolak aturan tersebut dan jelas tidak boleh diterbitkan untuk diberlakukan.

Bukan cuma itu saja, sepanjang pengetahuan saya dalam penanganan keamanan aksi pun tidak serta merta harus melakukan pemukulan untuk menjaga keamanan aksi, yang ada malah semakin ricuh.

Ada beberapa tahapan dalam menjaga keamanan ketika unjuk rasa berlangsung, cara pertama yaitu pendekatan secara persuasif yang mestinya dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap massa aksi. Kemudian jika itu tidak diindahkan baru ada peringatan keras dari pihak aparat. Bukan langsung serta merta melakukan pemukulan dan

Penembakan yang katanya demi mengamankan toh karena hal itulah yang malah memicu ketidakamanan dalam aksi sehingga keamananpun tidak terjaga dan kericuhanpun pasti tak terhindarkan. Saya rasa dari beberapa peristiwa yang terjadi di Makassar dalam penanganan aksi unjuk rasa PR besar bagi Kapolda Sul-Sel untuk membina anggotanya utamanya polisi muda. Saya sedikit geram dengan aparat polisi yang baru selesai pendidikan, mereka terkadang tidak punya etika sama sekali, ketika di lapangan aparat yang kemudian lebih senior itu terkadang begitu ramah dalam mengawal kami, biasanya dari kacamata history LAMI,  selama melakukan aksi unjuk rasa bersama kawan-kawan Mahasiswa dan Buruh yang memicu kericuhan itu ulah dari aparat muda tersebut yang baru terjun ke lapangan. Saya juga tidak bisa menyalahkan bahwa ini salah mereka, bisa saja mereka pertama kali diturunkan dalam lapangan, hanya saja saya bertanya-tanya, apakah mereka sudah diberi arahan tentang kondisi lapangan ketika aksi unjuk rasa dilakukan? Atau kah memang persoalan mereka hanya ingin melakukan eksistensi bahwa mereka mampu melakukan tugasnya di lapangan dengan baik yang ternyata kesannya malah membuat ricuh? Entahlah.

Kemarin, tanggal 11 Oktober 2017 aksi aliansi yang mengatasnamakan Gerakan Buruh Pemuda dan Mahasiswa Nusantara (GBPMN) juga berakhir ricuh dan mengalami represitas dari aparat sebgaimana yang saya jabarkan sebelumnya di paragraf pertama. Beberapa aparat Kepolisian marah ketika kami melakukan perlawanan saat melihat teman-teman kami dipukuli. Katanya kami tidak beretika? Pertanyaan yang muncul dibenak saya adalah Lah mana ada orang yang mau dipukuli membabi buta tanpa punya salah terus pasrah berdarah tidak melawan? Anak kecil saja tahu, ketika kita dipukuli dan dihakimi tanpa salah kemudian terluka pasti akan melakukan pembelaan diri alias melawan, nah ujung-ujungnya mau tidak mau pasti bentrok tak terelelakkaan lagi.

Kemudian, salah satu oknum polisi yang paling muda diantara aparat lainnya teriak soal etika tentang menghargai yang tua. Nah, yang kalian pukuli tadi itu apa? Bukan orang tua? Sedangkan jelas-jelas mereka adalah kawan buruh yang notabenenya seumuran dengan orang tuamu? Terus ngapain marah persoalan etika sedangkan kamu sendiri selaku pengayom tidak beretika? Baju, sepatu, baret, lencana, pokoknya semua yang kalian gunakan itu hasil keringat buruh. Kalian tidak akan bangga menggunakan seragam tanpa jasa BURUH. Jadi hargailah mereka, jangan malah menghakimi mereka.

Kami hanyalah rakyat miskin yang kelaparan kemudian menyuarakan aspirasi kami agar teriakan itu terdengar oleh Pemerintah, kami hanya memperjuangkan hak-hak kami yang direnggut oleh penguasa. Apa salah ketika kami berteriak, memberitahu pemimpin kami bahwa kami menderita? Hanya lewat teriakan ini kami berharap pemerintah memandang ke arah kami,merasakan kepiluan dan derita kami, tapi kenapa kami masih saja diperlakukan tidak adil? Kami dipukuli, kami disalahkan atas bentrok yang terjadi? #MIRIS.

Benar, kata Pak Pram “Kami memang orang miskin. Dimata orang kota kemiskinan itu kesalahan”. Dan selain itu, “Selama penderitaan datang dari manusia, dia bukan bencana alam, dia pun pasti bisa dilawan oleh manusia (Sumber: Anak Semua Bangsa (1981)”. Jadi, apapun yang telah terjadi kepada kita dan kawan-kawan kita hari ini terkait perlakuan represifitas aparat terhadap aksi-aksi yang kita lakukan, kita harus tetap berani dan tidak mundur selangkahpun.

Karena kondisi ini harusnya akan membuat kita belajar untuk lebih menguatkan persatuan diantara kita dalam melawan rezim yang menindas dan melawan segala bentuk ketidakadilan demi mewujudkan rakyat yang adil dan sejahtera sebagaimana yang terdapat dalam UUD 1945 dan Pancasila, sebagai dasar hukum dan ideologi negara kita, Indonesia.

Dari cerita tersebut di atas, kami meminta KAPOLRI dan jajarannya ke bawah untuk tegas dalam membina anggotanya agar tidak terus melakukan represifitas terhadap massa aksi yang akan nantinya bisa saja menimbulkan korban. Utamanya bagi KAPOLDA Sul-Sel yang baru untuk tetap memperhatikan kerja anggotanya, melakukan pembinaan dan selalu menjunjung tinggi budaya Sul-Sel dalam melaksanakan tugasnya yaitu Sipakatau, sipakainge’, Sipakalebbi’.

Jangan mencedarai budaya etika orang Sulsel yang sudah ada sejak dulu karena persoalan tidak mampunya Bapak Kapolda Sul-Sel selaku pucuk pimpinan tertinggi kepolisian daerah Sul-Sel dalam mengakomodir anggotanya untuk melakukan hal yang benar dalam penanganan keamanan aksi sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.

 

Oleh: Dani Febriyanti Malik

Penulis adalah aktivis KP-GRD

loading...