Home / Indotimnews / OPINI: Kebergantungan pemerintah di kebijakan internasional bidang ekonomi penyebab ketimpangan dan kesenjangan sosial tak berkesudahan

OPINI: Kebergantungan pemerintah di kebijakan internasional bidang ekonomi penyebab ketimpangan dan kesenjangan sosial tak berkesudahan

Oleh: A. Ethus Mattumi
Pimpinan Biro Politik Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik

Sumpah pemuda adalah reaksi pemuda (mahasiswa) menyikapi problema nusantara kala itu. Mendeklarasikan atas persatuan tanah air, bangsa dan bahasa. Deklarasi tersebut kemudian menyebar seantero bumi pertiwi. Kini sumpah pemuda diperingati tiap tahunnya dengan berbagai ekspresi untuk mengenang jasa para pemersatu pemuda yang di mulai sejak 28 oktober 1928.

Dewasa ini konstalasi perpolitikan dalam negeri sedang panas-panasnya menuju kontestasi demokrasi 5 tahun sekali dalam menentukan kepala negara yakni PRESIDEN RI.

Olehnya itu GERAKAN REVOLUSI DEMOKRATIK (GRD) sebagai organisasi yang setia di garis massa melihat ada hal yang lebih pokok pada kontestasi pemilihan presiden 2019.

Banyaknya konflik horizontal yang terjadi akhir-akhir ini, banyaknya ujaran kebencian atas nama agama dalam bentuk berita hoax, tidak lain merupakan implikasi dari ketidakteraturannya sistem negara.

Kebergantungan pemerintah oleh kebijakan internasional di bidang ekonomi adalah semua penyebab ketimpangan dan kesenjangan sosial yang tak berkesudahan.

Penumpukan hutang negara akibat diprioritaskannya pembangunan infrastuktur bukan solusi yang tepat, di depan mata kita infrastruktur yang banyak memakan pembiayaan dari negara sangat sulit di jangkau oleh rakyat khususnya rakyat ekonomi kebawah.

Regulasi pencekik rakyat lahir bak virus yang menjangkit dan membunuh rakyat secara perlahan-lahan. PP No.78 tahun 2015 tentang pengupahan adalah satu diantaranya.

Kenaikan upah yang tidak sebanding dengan kenaikan harga sembako, memaksa rakyat untuk lebih membanting tulang demi memenuhi kebutuhan primer hidupnya. Penghitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di konversi dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang tingkat pendapatan masyarakat tidak merata.

INDONESIA sebagai negara yang menganut sistem walfare state seharusnya berpihak kepada rakyat bukan kepada para pemilik modal (perusahaan). Ketidakjelasan DIVESTASI saham PT. FREEPORT INDONESIA perlu di kawal dengan saksama.

Sumber daya alam yang seharusnya bisa mensejahterkan, malah menjadi penyebab kemiskinan rakyat. Yang berikut adalah sistem PERBANKAN yang diatur dalam UU No.23 tahun 1999 adalah pintu masuknya intervensi kebijakan moneter oleh IMF-WORLD BANK. Pemanfaatan perkembangan teknologi mempermudah penghisapan uang rakyat lewat BANK. Sistem yang kompleks pada aturan main perbankan membuat rakyat pasrah mengikuti aturan mainnya.

Sistem yang diterapkan oleh seluruh BANK adalah sistem yang diberikan oleh IMF dan WORLD BANK.

Secara umum ada dua sistem keuangan di dunia yakni sistem fractional reserve banking dan sistem full reserve banking.

Semua negara di dunia menggunakan sistem keuangan yang sama dengan Indonesia saat ini yaitu sistem keuangan fractional reserve banking.

Sistem ini membuat ketidakseimbangan antara uang riil (nyata) yang beredar di dalam negara dengan uang tidak riil (dalam bentuk data dalam komputer bank) yakni tabungan dalam rekening, valas, dll.

Sesuai data BANK INDONESIA bulan agustus 2018 uang beredar dalam bentuk riil (nyata) atau biasa di sebut M1 adalah Rp. 1.384 Triliun, sedangkan peredaran uang dalam bentuk data atau tidak riil atau biasa di sebut M2 adalah Rp. 5.529 Triliun.

Selisih yang jauh antara M1 dan M2 membuat permasalahan yang abadi di karenakan pertumbuhan ekonomi di lihat dari M2 sedangkan uang dalam bentuk nyata yang di pegang rakyat lebih sedikit. Singkatnya seperti itu, maka sistem ini harus di retas hingga tuntas agar tidak menyengsarakan rakyat ekonomi kebawah.

Saatnya RAKYAT BANGKIT BERLAWAN !
CABUT PP NO.78 TAHUN 2015 !
REBUT PT.FREEPORT DARI NEKOLIM (NeoKolonialisme dan NeoImperilsme)
REVISI UU NO.23 TAHUN 1999 Tentang PERBANKAN !

loading...