Home / Indotimnews / OPINI: Kekuasaan dan Pengingkaran Publik

OPINI: Kekuasaan dan Pengingkaran Publik

Oleh : Andi Ilham Samanlangi

Politik menurut Platonian adalah puncak tertinggi kebahagiaan seseorang. Asumsi ini demikian sederhananya sebab “politik” dipandang sebagai relasi kemanusiaan atas nama kepentingan.

Situasi itu menjadikan interaksionalis terjadi baik itu secara personal maupun kolektivitas. Sebab, politik sebagai “sains” tentu sangat diharapkan adanya hubungan yang simetris antara locus (negara) dan focus (kekuasaan) untuk pencapaian tujuan politik itu sendiri.

Oleh sebab itu, maka politik sejatinya adalah bagaimana trusting atau tingkat kepercayaan itu dibangun demi tujuan negara bukan personal interest.

Sejarah politik menurut Bertrand Russel tak akan terpisah begitu saja dari sejarah kekuasaan.

Praktek kekuasaan hampir mendahului politik sebagai ilmu. Namun tak dapat disangkali bahwa sejarah panjang politik juga menjadi catatan terpenting bagi kekuasaan. Walau dimasa lalu di abad-abad klasik awal, kekuasaan cendrung dilihat pada sisi “invasi dan kolonisasi” yakni praktek penjajahan atas negara.

Katakanlah penaklukan negara Skandinavia, penyerbuan bangsa Barbarian di daratan Amerika, keruntuhan Dinasty Ustmaniyah, perang Salib, dan kejatuhan Konstantinopel 1453 dan masih banyak lagi kisah heroik penaklukan untuk menegasikan arti sebuah “kekuasaan”.

Kekuasaan, politik dan negara adalah serangkaian fenomena yang tak melepaskan dari suatu sistem bernegara. Polis di Athena dicatat sebagai embrional lahirnya negara. Dimana negara tidaklah lahir begitu saja, ada sekian banyak pandangan yang berbeda tentang sejarah munculnya negara. Dari John Lucke, Montesqiue, Thomas Hobbes sampai Mac Iver dengan memandang bahwa negara dibentuk bisa saja dari kontrak sosial (social contract), atau bisa melalui konsensus politik (political consencus). Nah, dari itu politik sebagai instrument hadir memberi perspektif, sementara kekuasaan adalah ending dari sebuah proses politik yang ada.

Di era politik modern dimana perkembangan demokrasi hari demi hari mengalami kemajuan mulai dari singel mayority hingga pada partisipasi yang terbuka yang digelar secara langsung. Tentu tidaklah mengherankan kalau kemudian masih terselip penghianatan (meminjam istilah) Paul Trenor dalam bukunya yang berjudul “Violence Democracy” atau yang lebih tegas tentang kebohongan demokrasi. Namun tidak terlalu dini harus mengamini tentang kebohongan demokrasi.

Demokrasi itu nilai (value), tak mungkin ber-bohong, tetapi perilaku politiklah yang kadang menjarakkan antara das sein und das sollen dalam realitas politik.

Ini tak terbantahkan mengingat demokrasi seringkali dihakimi bahkan cacian dari pelakonnya. Perkembangan demokrasi modern tak seiring dengan kecerdasan politik masyarakat.

Kondisi ini kemudian memaksa “jatuhnya demokrasi” dengan beberapa asumsi. Pertama, jatuhnya demokrasi karena daya apatis masyarakat sehingga terjadilah yang disebut obligator vote (penjual suara), suara dapat dibeli dengan harga yang murah.

Kedua, peran partai politik yang tidak signifikan untuk membangun kecerdasan politik rakyat melalui edukasi politik. Praktek jual beli suara dan kepentingan marak mewarnai jantung demokrasi.

Ketiga, pemilu hanya dipandang sebagai hajatan biasa dengan cukup memobilisasi rakyat ke TPS (Tempat Pemungutan Suara), bukan menghadirkan substansi demokrasi yang sesungguhnya. Keempat, demokrasi kerap kali dijarah oleh “elit” untuk kepentingan orang per-orang karena kekuatan modal ekonomi yang kuat maka partai politik juga terbeli. Bisa dibilang bahwa ini model demokrasi grosir dipasar malam.

Oleh sebab itu, penghianatan bukanlah kalimat “romantisme” tetapi ini “sarkasme” atas perilaku dan budaya politik yang kehilangan penghormatan terhadap “rakyatnya” yang sekaligus mengabaikan hak-hak konstitusionalnya.

Penghianatan kekuasaan sering kita jumpai saat kekuasaan melanggengkan “tahtanya”, dan dibanyak kasus OTT oleh KPK adalah bagian dari sebuah penghianatan konstitusional.

Janji dipanggung kampanye tak jarang di ingkari. Ketakberpihakan negara terhadap wong cilik kian meredup, justru di kuasai oleh wong licik. Sebuah fenomena politik yang mengerikan. Dan kondisi ini semakin nampak menjelang tahun-tahun keberuntungan di pentas politik 2018 dan memasuki 2019 mendatang.

Trending topik dalam rubrik negara semakin memantik panasnya situasi politik. Pilkada serentak 2018 adalah “pesangon” bagi elit untuk menentukan progres politik di tahun 2019 yakni Pileg dan Pilpres.

Sehingga aroma Pilkada cendrung berbau kepentingan bagi sekelompok elit. Gonjang ganjing koalisi begitu mewarnai media. Sementara “rakyat” tak mendapat tempat dalam siklus koalisi.

Politik “alienasi” nampak menempatkan rakyat pada posisi yang terpinggirkan. Yah, mungkin ada benarnya Albert Camus dalam bukunya “Pemberontakan” bahwa posisi masyarakat yang terpinggirkan karena penghianatan maka disitu muncul perlawanan.

Sebab itu, politik adalah keterwakilan bukan “hegemonian” yakni merasa berkuasa dan mementingkan diri dan kelompok tertentu.

Keterwakilan secara institusi (negara) dan konstitusional (undang-undang) begitu jelas disebutkan. Artinya negara telah menegasikan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan, parpol adalah instrumen perjuangan sementara anggota DPR adalah simbol keterwakilan sekaligus perjuangan rakyat yang diwakilinya.

Maka dengan demikian penghianatan dalam kekuasaan sesungguhnya adalah perlawanan terhadap negara, undang-undang, serta nurani rakyat.

Padahal secara substantiv kekuasaan adalah peng-amanah-an negara dan rakyat atas nama demokrasi dan keadilan, sehingga itu perlu dijunjung demi mewujudkan martabat konstitusional sebagai kekuatan negara. *

loading...