OPINI: “Mayday” Hari Perlawanan Rakyat Pekerja

oleh -295 views

Oleh: Andi Etus Mattumi

Mayday adalah hari persatuan buruh seluruh dunia. Diperingati untuk merefleksi kembali perjuangan rakyat pekerja yang dari rentetan sejarahnya keberpihakan demi pensejahteraan itu tidak pernah dirasakan.

Nah, setiap tahunnya permasalahan sektor perburuhan senantiasa meningkat, membuat panjang baris pengangguran. Kompetisi dalam dunia kerjapun semakin terjal untuk anak negeri, dimana tuntutan lisensi pendidikan tidak relevan dengan kondisi pendidikan dalam negeri yang semakin terkomersialisasikan.

Kontradiksi antar regulasi terus melahirkan citra buruk bagi pemerintahan yang berdalih memicu peningkatan investasi namun menganaktirikan pekerjanya.

Keompongan pengawasan dari pemerintahan menjadi celah bagi perusahaan untuk membuat formulasi regulasi sendiri dalam perusahaan, termasuk perumusan pengupahan, contoh kasus di PT. Eastern Pearl Flour Mills (Pabrik terigu) yang berada di Jalan Nusantara baru Kota Makassar.

Bagaimana praktek jualbeli tenaga kerja yang dilakukan sebuah vendor ke perusahaan terlihat jelas. Perusahaan pun mengoutsourchingkan pekerja yang bertugas dalam proses produksi, ini jelas melanggar aturan ketenagakerjaan. Bahkan setelah dicrosscheck perusahaan mengaku mendapat izin mengoutsourchingkan tenaga kerja di proses produksi oleh DISNAKERTRANS SULSEL.

Secara nasional pekerja ditekan melalui PERPRES No.20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing.

Kerja sama antar negara melalui MEA memaksa indonesia membuka kran sebesar-besarnya bagi perusahaan asing dan TKA masuk mengeksploitasi sumber daya alam kita. Belum lagi PP No.78 tahun 2015 tentang pengupahan yang menahan kesejahteraan kaum buruh akibat kenaikannya dianulir oleh inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Ini adalah desentralisasi regulasi yang sangat kontradiktif dengan harga kebutuhan hidup yang terus melonjak.

kebijakan peningkatan infrastruktur yang selalu digembor-gemborkan di media sosial haruslah mengefek kepada peningkatan pendapatan kaum buruh dikarenakan pemangkasan biaya operasional distribusi komiditi bagi perusahaan.

Momentum ini harus menjadi dentuman bagi rezim agar tidak menomorduakan kepentingan kaum buruh karena program-program pemerintah haruslah bermuara pada kesejahteraan buruh, bukan perusahaan milik asing.

Lewat mayday ini kami dari Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) akan terus mengkampanye perlawanan terhadap rezim yang tidak berpihak kepada rakyat pekerja dengan menuntut pencabutan PP No.78 tahun 2015 tentang pengupahan dan Perpres No.20 tahun 2018. tentang TKA.

Penulis adalah Aktivis yang juga Ketua KP-GRD

loading...
loading...