Opini: THR di mata pekerja dan kewajiban pengusaha

oleh -380 views

IMG_20160630_182340

Oleh: Danny Febriyanti Malik

Tunjangan Hari Raya keagamaan atau biasa disingkat THR adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada setiap pekerja.

Mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama maka sewajarnyalah setiap pekerja merayakan hari raya besar keagamaan sesuai dengan agama yang dipeluknya, maka THR itu merupakan hak para pekerja.

Sebab itu, THR merupakan sesuatu yang sangat diharapkan oleh para pekerja yang biasanya digunakan untuk keperluan dalam merayakan hari raya, seperti lebaran untuk pekerja yang beraga Islam

Hak paling sejati bagi seorang buruh adalah upah, Di zaman yang sangat cepat berkembang ini membuat kebutuhan ekonomi tiap penduduk meningkat, ditambahnya tanggungan menghidupi keluarga para pekerja itu sendiri mengakibatkan banyaknya pekerja yang tidak mampu untuk menhidupi keluarganya sendiri. Minimnya Upah serta tunjangan yang diterima oleh para buruh merupakan salah satu faktor banyaknya buruh yang tidak cukup dalam menghidupi dirinya dan keluarganya tersebut.

Untuk Jangka waktu yang sangat lama, buruh di Indonesia sangat tenang. Mereka tidak menuntut apa-apa, Upahnya sangat rendah, sehingga menjadi faktor promosi sehingga Investor Asing masuk ke Indonesia memanfaatkan buruh yang sangat murah. Buruh yang murah itu juga yang menjadi ujung tombak  persaingan Indonesia dalam penetrasi produk manufakturnya di pasaran Internasional. Buruh di Indonesia dilarang mogok.

Namun seiring dengan perjalanan waktu, buruh merasakan ketidakadilan yang mereka rasakan sekitar tahun 1996, Menteri Tenaga Kerja Indonesia sempat menaikkan Upah Minimum Regional  (UMR) sampai pada titik 100%  sebagai dampak dari tuntutan perbaikkan nasib para tenaga kerja melalui unjuk rasa dan mogok kerja. Sampai saat ini hal itu masih berlanjut, setiap ada perubahan upah minimum oleh pemerintah selalu dibarengi dengan protes dari para tenaga kerja.

Selain Upah para pekerja seharusnya juga mendapatkan tunjangan, dalam hal tunjangan pengusaha wajib memberikan kepada pekerjanya, contohnya seperti THR (Tunjangan hari Raya) seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 1994 tentang THR. Tetapi dalam kenyataannya  buruh tidak secara otomatis mendapatkan apa yang semestinya menjadi haknya, karena pada kenyataan banyak para majikan (pengusaha) yang tidak memberikan hak atas THR kepada buruhnya sesuai dengan ketentuan.

Banyak cara ditempuh oleh pihak pengusaha untuk mengindar dari kewajibannya untuk membayar THR, dan banyak cara dia melipat-gandakan kerja menjelang hari raya untuk menjaga stok barang. Termasuk membeli hari libur dan lembur dengan upah yang rendah.

Namun yang terjadi pada hari ini adalah pihak perusahaan sering tidak membagikan THR dan kalau pun diberikan kepada pekerja tentu dengan nilai yang tidak selayaknya. Hal ini dilakukan selalu dengan alasan klasik, mengenai kondisi keuangan perusahaan. Memang tidak dapat disangsikan bahwa setiap perusahaan memiliki cash flow yang berbeda-beda, namun itu bukan alasan untuk tidak memberikan THR kepada para pekerja atau buruh.

Apabila perusahaan mempunyai cash flow yang rendah, perusahaan dapat menginformasikan terlebih dahulu dengan para pekerja minimal 2 bulan sebelum hari raya sesuai dengan peratutan Menteri Tenaga Kerja RI no. Per-04/MEN/1994. Dalam hal penginformasian mengenai THR ini diperlukan peran serta orang yang mengelola SDM agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pihak perusahaan dan pekerja, serta antar pekerja dan perusahaan tidak ada yang merasa saling dirugikan, pekerja mendapatkan haknya dan perusahaan tidak terlibat dalam permasalahan sebagai perusahaan yang bandel karena tidak membayar THR bagi para pekerja.

Lagipula memberikan THR kepada pekerja juga merupakan tindakan yang mulia, selain itu adalah sebuah kewajiban bagi perusahaan sebagaimana yang tertera di Permenaker No.6/2016. Pemerintah juga harus memperhatikan soal ini, perusahaan yang melanggar peraturan dengan tidak membayarkan THR

Pemerintah juga harus memperhatikan soal ini, perusahaan yang melanggar peraturan dengan tidak membayarkan THR kepada pekerja, akan dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Peringatan keras ini harus dilayangkan mengingat sebentar lagi umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri, agar supaya pihak perusahaan tidak ada lagi yang semena-mena terhadap hak pekerja sesuai yang diatur dalam Permenaker no. 6/2016.

 

Penulis adalah;

Aktivis Gerakan revolusi Demokratik

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.