Pelanggan listrik diharap waspada SLO dan GIL bodong merajalela

oleh -984 views
Listrik (ilustrasi)
Listrik (ilustrasi)

Makassar– Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang satu paket dengan Gambar Instalasi Listrik (GIL), yang menjadi syarat utama untuk mengajukan permohonan penyambungan baru listrik ke PT.PLN (Persero), agaknya patut untuk segera ditertibkan, mengingat SLO Bodong dan GIL abal-abal kian merajalela ditengah masyarakat calon pelanggan listrik PLN. Demikian ditegaskan oleh Sekjen Lembaga Rumah Pelayanan Listrik Terpadu (L-RPLT) Yusuf Adam Ismail, SH.

Kondisi ini, katanya, semakin diperparah oleh sikap manajemen pelayanan PT.PLN (Persero) yang tidak melakukan protensi atas SLO dan GIL yang disodorkan oleh calon pelanggan, apakah legal atau illegal.

“Jika SLO dan GIL yang disodorkan oleh calon pelanggan itu sah dan legal, tentu tidak ada masalah. Tapi jika SLO dan GIL yang disodorkan ternyata bodong dan abal-abal dan tetap diproses bahkan sampai menyala, maka itu sama saja artinya PT.PLN (Persero) melegalkan sebuah proses yang illegal, dan ini adalah pelanggaran nyata yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara itu”, jelas Yusuf Adam Ismail.

Menurut hasil pengamatan dan pemantauan yang dilakukan oleh Lembaga RPLT sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Kelistrikan Swadaya Masyarakat (LPKSM), sepanjang tahun 2015 lalu, diperkirakan penyambungan baru yang dilakukan PT.PLN (Persero) khususnya di Sulsel, angkanya bisa mencapai 70 persen dari total penyambungan baru, menggunakan SLO dan GIL yang legalitasnya meragukan.

Menurutnya, Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.62 Tahun 2012 dan Permen ESDM No.05 Tahun 2014, bahwa setiap instalasi listrik yang akan dioperasikan atau dinyalakan oleh PT.PLN (Persero), wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO).

Selama ini, ada dua Lembaga Inspaksi Teknik (LIT) yang diberi kewenangan oleh Kementerian ESDM untuk menerbitkan SLO Tegangan Rendah yakni Konsuil dan PPILN, termasuk di Sulsel. Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebutkan diatas, syarat utama untuk terbitnya SLO adalah instalasi listrik yang terpasang wajib dikerjakan oleh Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan (Kontraktor Listrik) yang sah secara administrative.

Salah satu bukti otentik bahwa instalasi listrik yang terpasang telah dikerjakan oleh Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan (Kontraktor Listrik) yang sah adalah terbinya Gambar Instalasi Listrik (GIL) atau dalam bahasa teknik kelistrikan disebut Single Line Diagram.

Gambar Instalasi Listrik atau single line diagram yang digambar oleh tenaga teknik Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan atau Kontraktor Listrik yang sah inilah yang menjadi pegangan

dan syarat utama bagi Lembaga Inspaksi Teknik (LIT) untuk melakukan pemeriksaan instalasi rumah atau bangunan calon pelanggan listrik.

“Jika layak maka akan terbit SLO dan jika tidak layak, maka wajib dibenahi atau dilakukan perbaikan oleh kontraktor listrik yang mengerjakannya”, jelasnya.

Proses sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas, yang tidak dijalankan dan ini sangat patut untuk ditindak lanjuti oleh Aparat Penegak Hukum sebelum situasinya semakin parah, karena ini sungguh sangat merugikan banyak pihak yakni, masyarakat sebagai konsumen kelistrikan, mengebiri hak Badan Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan yang sah dan legal dan menjerumuskan PT.PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara masuk ke dalam jurang pelanggaran administrasi.

Yusuf Adam Ismail mencontohkan salah satu modus yang terjadi di Soppeng pekan lalu. Tiem RPLT berhasil menemukan SLO dan GIL bodong dan abal-abal. Berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh Dirjen Ketenagalistrikan, bahwa Badan Usaha atau Perusahaan yang dapat diterbitkan permohonan SLOnya oleh Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) adalah Badan Usaha atau Perusahaan yang terdaftar dan mempunyai Kodefikasi di Sistem SLO online Dirjen Ketenagalistrikan (DJK). Dengan demikian, maka Badan Usaha atau Perusahaan yang tidak memiliki Kodefikasi maka otomatis permohonan SLOnya tidak dapat terbit.

Namun yang terjadi di Soppeng yang masuk dalam pelayanan PT.PLN Area Parepare, terbilang aneh bin ajaib, sebab GIL dibuat oleh perusahaan yang tidak terdaftar di Sistem SLO online DJK, tetapi karena ada modus persekongkolan di baliknya, maka SLOnya tetap diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) tetapi menggunakan Kodefikasi perusahaan lain tanpa izin dari pemilik perusahaan, dan modus inilah yang paling banyak terjadi.

“Ini belum termasuk modus-modus lain seperti SLO terbit tanpa berdasarkan GIL yang sah, SLO terbit dengan tanda tangan palsu, atau SLO yang terbit tanpa ada instalasi, dan modus-modus SLO bodong lainnya”, urainya.

Menyikapi hal ini, menurut Yusuf Adam Ismail, Lembaga RPLT yang telah bekerja sama dengan LBH Bintang Keadilan Indonesia, akan segera membentuk tiem dan jika perlu akan turun bersama Aparat Penegak Hukum lainnya, untuk melakukan investigasi, dalam rangka membenahi kesemrawutan yang terjadi. pungkasnya. ( Yusuf Adam )

Editor : Andi A Effendy

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.