Pelayanan Samsat di Sulsel Bakal “Porak Poranda” Jika Salah Menerapkan Perkap No.5

oleh -167 views

IMG_20150317_095340Indotimnews.com– Indotimnews.com– Pelayanan Kantor Samsat di seluruh wilayah Sulawesi Selatan yang sudah berjalan maksimal, bakal terecoki oleh rencana kebijakan pihak Direktorat Lalulitas (Ditlantas) Polda Sulsel. Jika, salahsatu fungsi dipangkas, maka sejumlah pihak menilai Kantor Samsat di ujung tanduk. Bahkan dinilai pula Pelayanan Satu Atap dikorbankan

Nah, kondisi inipun dikometari oleh Komisi Nasional Pengawasan Apartur Negara (komnas Waspan) Sulsel menilai, bahwa pemangkasan fungsi ini merupakan upaya memporak-porandakan sistem pelayanan yang selama ini sudah berjalan baik dan proforsional, jika penerapan Peraturan Kapolri (Perkab) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Regident disalahgunakan.

“Jangan kecewakan publik dengan melakukan pemangkasan pelayanan yang ada di kantor tersebut. Para pemilik kendaraan bermotor (ranmor) yang selama ini dimanjakan dengan sistem yang baik, harus dihadapkan dengan pola pelayanan yang tak jelas dan hanya membuat mereka sulit dalam melakukan kewajiban membayar pajak ranmor,” jelas Sekertaris Komnas Waspan Sulsel, Nasution Jarre, Selasa (17/3/2015).

Menurutnya, jika berlandaskan ke Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi (regident), harus dipaparkan kepublik tentang pasal maupun poin yang menyebutkan wajib regident dilaksanakan di Ditlantas bukannya di Samsat, termasuk cek fisik ranmor.

“Sepengetahuan kami dalam perkap tersebut diakui jika proses regident berawal dari administrasi di BPKB selanjutnya penerbitan STNK. Bukan berarti semuanya ditarik ke ditlantas. Cobalah kita mencontoh ke penerapan perkap yang ada di Samsat Metro Jakarta, Jawa Timur, dan Samsat Jawa Barat. Pelayanan regident tetap satu atap dengan dua institusi lainnya, Dispenda dan PT. Jasa Raharja,” tambah Nasution.

Hal serupa dijelaskan salah satu karyawan dialer roda empat yang setiap harinya beraktifitas di sejumlah kantor Samsat. Karyawan dialer yang enggan dipaparkan identitasnya ini, mengaku akan semakin sulit melakukan pembayaran pajak BBN1. Alasannya, santa sulit dan berbelit-belit.

“Kami dari sejumlah dialer berharap agar rencana tersebut diurungkan saja. Sebaiknya pihak pelayanan Buku Pemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) yang harus berjkantor di setiap samsat yang ada. Tentunya, kami sangat kesulitan,” papar pengurus dialer roda empat ini.

Sementara dari kalangan mahasiswa penggiat anti korupsi ikut melontarkan komentar terkait masalah rencana pemangkasa pelayanan di kantor samsa. Mereka menilai hal tersebut sarat dengan aksi yang bias mengarah ke Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

“Jangan sampai pengambil alihan salahsatu fungsi samsat akan menciptakan hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan aksi KKN tersebut. Apalagi persoalan BBN 1 ranmor baru, sangat rawan dengan terjadinya punguran di luar ketentuan yang sudah ada,” jelas Hedrianto Jufri, aktivis mahasiswa yang selama ini banyak menyorot kebijakan public di Kota Makassar.

Ketika pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Sulsel mencoba dimintai tanggapan, tak satupun pejabatnya memberi komentar. Artinya, boleh saja dinas yang dibawah kendali gubernur tersebut menolak atau menyetujui rencana Ditlantas Polda Sulsel.

Sementara itu, Kepala Seksi BPKB Ditlantas Polda Sulsel, Kompol DR. Masaluddin, SH, MH, ketika dikonfirmasi pelaksanaan Perkap tersebut, ia mengaku, masih akan dirapatkan di Korlantas Mabes Polri. (Tim),

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.