Home / Indotimnews / Pemerintah Serukan Perangi Racun Demokrasi

Pemerintah Serukan Perangi Racun Demokrasi

JAKARTA– Rabu malam, 20 Februari 2018, Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintahan Provinsi seluruh Indonesia (APPSI) resmi dibuka. Rakernas yang digelar di Trans Luxury Hotel, Bandung resmi dibuka Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kata sambutannya, Menteri Tjahjo mengingatkan para gubernur tentang dinamika politik yang mulai menghangat di tahun politik ini.

Tjahjo meminta, para gubernur menjaga ‘kesejukan’ di tahun politik. Tjahjo juga mengajak para gubernur melawan dan memerangi racun demokrasi.

“Malam hari ini saya tidak menyampaikan sambutan maupun pengarahan. Pengarahan pemerintah pusat sudah disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat pertemuan Bapak Presiden dengan para gubernur, bupati, walikota di Istana Negara,” kata Tjahjo membuka arahannya.

Tjahjo memohon apa yang disampaikan, diinginkan dan diminta Presiden, terutama yang terkait dengan membangun tata kelola hubungan pemerintah pusat dan daerah yang semakin efektif dan efisien, percepata reformasi demokrasi dan penguatan otonomi daerah diperhatikan serta dilaksanakan. Termasuk soal kemudahan investasi dan penyerapan anggaran.

“Besok akan ada forum diskusi dengan Bapak Presiden langsung dengan para gubernur, wakil gubernur maupun pejabat gubernur dan Pak Sekda yang mewakili,” katanya.

Tjahjo juga mengungkapkan, harusnya ia tidak hadir di Rakernas APPSI, karena sudah ada agenda dengan Gubernur Bali menghadiri Rakornas Badan Penanggulangan Bencana. Namun, karena ada perintah dari kepala negara, ia menyempatkan diri untuk hadir, sebelum terbang ke Bali. Rakornas penanggulangan bencana juga sangat penting, Ada 6 provinsi yang siaga satu kebakaran hutan. ” Saya mohon para gubernur juga ada atensi secara khusus (tentang bencana kebakaran),” ujarnya.

Menurut Tjahjo, salah satu agenda penting di tahun ini, adalah agenda konsolidasi demokrasi. Di tahun ini, ada dua agenda politik yang menentukan konsolidasi demokrasi di Tanah Air. Pertama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019. Secara teknis tahapan- tahapan baik itu Pilkada dan pemilu serta Pilpres 2019, sudah dilaksanakan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara. Dalam konteks Pilkada, tahapan pengumuman pasangan calon telah dilakukan. Begitu juga dalam konteks pemilu, telah dilakukan penetapan dan pengumuman nomor urut partai peserta pemilu 2019.

“Dan setelah ini, partai baru boleh berkampanye pada tanggal 23 September yang akan datang. Tahapan sekarang tahapan kampanye sampai proses pelaksanaan Pilkada serentak pada bulan Juni nanti,” katanya.

Tjahjo bersyukur permasalahan anggaran Pilkada telah clear. Dari 171 daerah yang menggelar Pilkada, telah menyelesaikan NPHD dengan KPU dan Bawaslu. Juga dengan pihak aparat keamanan. Tentu, ia sebagai Mendagri perlu mengucapkan terima kasih kepada 171 daerah yang telah melunasi dan menganggarkan dana Pilkada dengan tertib dan baik.

“Mohon di cermati bapak ibu sekalian bahwa tahapan yang paling krusial nanti adalah pada bulan Juni, Juli dan Agustus,” ujarnya.

Pada bulan Juni ini, kata Tjahjo, sudah masuk pelaksanaan Pilkada serentak sampai nanti tahap pengumuman pemenang pemilihan. Di bulan yang sama juga, semua partai tentu makin intensif mengkonsolidasikan diri menyongsong tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Sebab pada awal Agustus, partai sudah mendaftarkan calon presiden dan wakil presiden ke KPU.

“Tapi Alhamdulillah itu akan diawali dengan bulan puasa. Sehingga suasana- suasana kesejukan ini akan bisa terbawa pada tahap- tahap di bulan Juni, Juli, Agustus awal yaitu tahapan pencalonan dari partai untuk presiden dan wapres. Dan selanjutnya nanti akan di tentukan oleh KPU mengenai batasan- batasan dan sebagainya,” katanya.

Tjahjo berharap, kesejukan suasana di tahun politik tetap terjaga. Tentu ini tanggungjawab semuanya. Bukan hanya aparat keamanan. Tapi juga tanggung jawab para kepala daerah, khususnya para gubernur. Ia minta, para gubernur mencermati dinamika yang terjadi di daerahnya masing-masing. Sehingga potensi- potensi yang mengarah pada gesekan, konflik dan instabilitas bisa secepatnya diantisipasi.

“Perkembangan, dinamika daerah masing masing, identifikasi potensi potensi masalah, sekecil apapun itu harus dicermati. Walau pada tahap sekaramg semua berjalan aman dan lancar. Mudah-mudahan kampanye sampai hari H Pilkada itu selesai, sampai kemudian partai mulai mempersiapkan calon legislatif, tahap persiapan kampanye ada September, semua lancar,”tuturnya.

Peran gubernur kata Tjahjo jadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan di daerahnya masing-masing. Sebab para gubernur yang paham situasi dan kondisi daerah yang dipimpinnya. Tentu koordinasi dan komunikasi harus tetap dijaga dan dikuatkan. Terutama dengan seluruh unsur Forkompimda dan juga dengan tokoh masyarakat, adat dan pemuka agama.

“Semua harus dilibatkan dalam membangun iklim sejuk dari proses konsolidasi demokrasi politik,” katanya.

Tidak lupa Tjahjo juga sempat membeberkan tolok ukur atau kunci dari suksesnya Pilkada serentak. Pertama, tingkat partisipasi politik masyarakat harus meningkat. Target KPU, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada bisa meningkatkan minimal mencapai 78%. Kedua, Pilkada harus bermartabat. Karena itu, ia mengajak semua pihak, termasuk para gubernur untuk melawan dan memerangi politik uang dalam bentuk apapun.

“Pilkada itu memilih pemimpin daerah yang amanah, yang harus mampu untuk bisa melahirkan ide, gagasan, konsepsi-konsepsi untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kemaslahatan buat masyarakat yang ada didaerahnya masing masing,” katanya.

Ketiga, masih terkait Pilkada bermartabat, Tjahjo berharap para calon yang bertarung di Pilkada lebih mengedepankan pertarungan ide, gagasan, konsep dan program. Bukan kemudian melakukan kampanye hitam dengan menggunakan isu SARA, hoax, ujaran kebencian dan fitnah. ” Mari kita lawan kampanye yang berujar kebencian, yang bersifat fitnah dan sebagainya,” kata.

Kata Tjahjo, deklarasi melawan politik uang dan politisasi SARA, telah dilakukan di Jakarta. Dan, ini sudah jadi komitmen pemerintah, kepolisian, kejaksaan, TNI dan seluruh lembaga penyelenggara pemilu. Ia berharap, deklarasi melawan politik uang dan politisasi SARA didengungkan juga di daerah.

“Deklarasi ini mohon dibantu oleh Pemda untuk mensosialisasikan. Mari kita mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2018. Walau pun Pilkada tapi aromanya sudah aroma Pileg dan pilpres. Hindari praktek politik uang, politisasi SARA, karena ini merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Jadi politik uang dan politisasi SARA adalah racun demokrasi,” katanya.

(HUMAS/AMI)

loading...