Home / Indotimnews / Pemilih Partai Tidak Equal Dengan Pilgub

Pemilih Partai Tidak Equal Dengan Pilgub

Oleh. : Ariful Amin
Samarinda

Pemilihan Gubernur telah usai, tetapi bagi Partai Politik pekerjaan bukan berarti telah berakir, justu pekerjaan kian bertambah. Pemilihan Gubernur menghasilkan banyak kejutan, dan dalam Politik tentu semua hal perlu evaluasi.
Dari berbagai hasil perhitungan cepat berbagai daerah, utamanya di Kaltim makin memperlihatkan pemilih mempunyai kecenderungan memilih bukan berdasar Partai Politik pengusung. Disamping ketokohan Pergerakan dan situasi politik secara menyeluruh di Indonesia sangat ikut berpengaruh. Artinya masyarakat semakin melek dengan politik, dan ini sangat baik buat perkembangan berbangsa kedepan.

Masyarakat semakin sadar memilih legislatif berbeda dengan memilih Gubernur, dan memilih Gubernur nantinya berbeda pula dengan memilih Presiden. Pemilih banyak dipengaruhi dengan isu isu politik terkini. Ini dibuktikan dengan perolehan suara diberbagai daerah, yang cenderung dapat imbas isu untuk ganti presiden 2019.

Sebagai contoh perolehan Asyik (calon Jabar) yang berawal dengan elaktabilitas paling rendah dapat melampaui perolehan yang lain dan hampir menang. Begitu pula Jateng perolehan Sudirman Said jelas diluar ekspetasi, berhadapan dengan petahana dan dikandang PDIP perolehan 44 persen lebih bukanlah perolehan yang rendah.

Begitupun di Kaltim perolehan suara Isran Noor-Hadi Mulyadi terimbas pula oleh isu politik negara. Bila melihat partai pengusung capaian Gerindra, PAN, PKS untuk memenangkan pemilihan Gubernur pasti sangat berat. Pemilih Isran Noor-Hadi Mulyadi mempunyai kecenderungan dan sepakat dengan isu Ganti Presiden 2019.

Bagi Partai Politik pemilihan Gubernur yang merupakan langkah awal menuju Pilpres, ini suatu pertanda kemana arah masyarakat saat ini. Kecenderungan ini bila tidak ditangkap dengan baik Partai Politik, maka Pilpres kedepan dapat juga mempengerahui perolehan suara Partai.

Partai Politik harus lebih menyelami lagi apa kemauan masyarakat saat ini. Bila partai bersifat Top Down dengan menyajikan pilihan-pilihan dari atas, maka saat ini konsep seperti itu harus di rubah dengan bottom up dengan lebih memberi ruang dan mencerna keinginan dari bawah.

Kecenderungan memilih tidak berdasarkan Partai Politik pengusung adalah, karena Partai Politik gagal mencerna apa yang diinginkan rakyat. Bila berhasil mencerna maka suara akan linier dengan perolehan suara Partai Politik.

Sebenarnya fungsi dari Partai Politik dengan kepengurusan sampai tingkat bawah mempunyai tujuan menyerap segala aspirasi dari bawah, namun prakteknya saat ini banyak hanya sebagai alat doktrinasi dari atas.

Sehingga keinginan dari bawah seringkali tidak sejalan. Partai Politik lebih mempercayai survei politik yang berbayar.

Dana banyak dihabiskan untuk ongkos survei dan konsultan politik, dengan mengikuti segala arahanya. Struktur dibawah justru tidak terawat dan mendapat alokasi dana yang kecil.

Yang ironis ada yang membuat budget untuk mempengaruhi pemilih dengan kedok biaya saksi.

Hal inilah yang membuat Partai Politik semakin ditinggalkan dan kemudian ada istilah swing voters. Semakin tahun Swing Voters semakin meningkat.

Partai Politik tidak dapat lagi membentuk fanatisme seperti halnya era-era yang lalu. Dalam masa evaluasi Partai Politik ditentukan seberapa cepat merespon keinginan masyarakat yang tercermin dalam Pilgub.

Bila tidak maka bukanlah salah masyarakat apabila hasil yang diperoleh tidak sama dengan yang diinginkan Partai Politik. (*)

loading...