Home / HUKRIM / Pemkab Gowa Telat Setor KUA PPAS, LSM-KAPAK desak Kemendagri Evaluasi dan Beri Sanksi

Pemkab Gowa Telat Setor KUA PPAS, LSM-KAPAK desak Kemendagri Evaluasi dan Beri Sanksi

Indotimnews-‘ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa hingga saat ini belum juga membahas dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Karena lambannya pembahasan KUA PPAS tersebut, tak pelak, hal itu pun menjadi sorotan aktivis LSM ini.

Menurut Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Pemantau Transparansi Pemerintahan dan Korupsi (LSM-KAPAK), Khaeril Jalil SH M.H. mengatakan, lambatnya pembahasan KUA PPAS di DPRD Gowa bukan kesalahan sepenuhnya anggota Banggar yang dianggap tidak hadir dalam rapat sehingga dianggap tidak qourum.

“Disini Pemkab Gowa juga harus sadar bahwa pihaknya juga mempunyai kesalahan karena sangat lambat menyetor dokumen KUA PPAS ke DPRD Kabupaten Gowa, sehingga sepertinya membuat beberapa Anggota Banggar geram karena telah mengabaikan jadwal dan prosedural yang telah ditetapkan di dalam Permendagri No 33 Tahun 2017,” jelas Khaeril.

Lanjut Advokat muda ini. menjelaskan Sementara sudah sangat jelas dalam Permendagri tersebut bahwa paling lambat jadwal pembahasan KUA PPAS itu akhir bulan Juli 2017 serta penetapan APBD yakni satu bulan sebelum akhir tahun anggaran berjalan. Sebab kalau lewat dari itu bisa kena penalti karena sekarang sudah memasuki injury time.

“Kami fikir Pemkab Gowa mengerti dengan aturan yang ada terkait jadwal atau tahapan pembahasan KUA PPAS hingga pembahasan APBD, namun yang menjadi pertanyaan, mengapa model seperti ini berulang tiap tahun, Maka dari itu, harus menjadi bahan evaluasi dan mendapat sanksi dari Kemendagri berdasarkan UU No.23 Tahun 2014,” harap Aktivis tersebut yang juga merupakan Advokat.

Khaeril menegaskan, jika pembahasan KUA PPAS sudah telat seperti sekarang ini, otomatis pembahasan RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD juga molor yang dapat mengakibatkan pembahasan menjadi dadakan dan semuanya terkesan asal jadi.

“Penyetoran dan pembahasan dokumen KUA PPAS itu harus cepat karena merupakan embrio untuk penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD, karena jika telat maka prinsip penyusunan APBD yang tertuang di dalam Permendagri tidak akan tercapai, di antaranya prinsip tertib, efisien, efektif, kepatuhan, transparan, keadilan dan partisipatif,” tambah Khaeril.

Disamping itu pula, Khaeril menambahkan bahwa jika semua serba dadakan untuk membahas anggaran yang sifatnya urgen dan untuk kepentingan masyarakat, maka fungsi DPRD sebagai budgeting tidak dapat berjalan maksimal.

“Sebab otomatis anggota DPRD tidak dapat memperhatikan dan mempelajari secara cermat dan teliti dokumen anggaran yang begitu tebal sehingga kemungkinan banyak kegiatan yang tidak terlalu penting dan prioritas terakomodir,” tegasnya Advokat muda tersebut.

 

Laporan: Pandi

loading...