Pemkot Tikep tak Siap Bentuk BUMD?

oleh -196 views

Indotimnews– Meskipun rencana Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya akan bergerak di bidang pertanian merupakan janji politik dan komitmen pemerintah daerah di bawah pimpinan Capt. H. Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen selaku Walikota dan wakil Walikota.

Namun hingga saat ini rencana akan pembentukan BUMD tersebut kesannya tidak siap dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Buktinya sampai detik ini belum adanya pembentukan tim BUMD dari pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan untuk bertangungjawab atas apa yang menjadi semangat dari walikota dan wakil walikota, terkait dengan BUMD.

“Waktu pembahasan BUMD kemarin itu saya minta dari pemerintah daerah untuk mempresentasekan dokumen BUMD yang mereka ajukan ke kami. hanya saja pada waktu itu mereka (sejumlah instansi pemerintah daerah) saling melempar tanggungjawab dengan alasan belum ada tim yang dibentuk,” ungkap Ketua Tim Pansus DPRD Kota Tikep Ridwan M. Yamin kepada Fajar Malut saat dihubungi melalui via ponsel Minggu, (29/1) kemarin.

Lebih lanjut ia mengatakan, akibat tidak adanya tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah guna mempertanggungjawabkan pembentukan BUMD untuk diperdakan, membuat tim pansus harus melakukan skorsing sembari meminta pemerintah daerah agar secepatnya melakukan pembentukan Tim BUMD serta menunjuk siapa yang nantinya akan menjadi ketua Tim atau koordinator dari BUMD.

“kalau belum ada tim yang dibentuk atau koordinator yang ditunjuk lalu siapa yang akan bertangungjawab akan hasil dari penysunan dokumen ini, bahkan kemarin juga ketika saya meminta mereka untuk mempresentasekan hasil yang telah disusun, itu mereka saling baku tunjuk. Oleh karena itu , mau tidak mau pembahasannya kami skorsing untuk menunggu mereka melakukan pembentukan Tim BUMD. Sebab BUMD ini bukan persoalan main-main, karena BUMD ini juga masuk dalam visi misi dari walikota dan wakil walikota,” jelasnya.

Lebih jauh, politisi Partai Demokrat itu juga mengaku bahwa terkait dengan masalah BUMD itu sendiri pihaknya sejak bulan november 2016 lalu sudah mewanti-wanti agar segera dimasukan kajian tekhnis terkait dengan BUMD untuk segera dilakukan pembahasan, hanya saja permintaan itu baru bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah pada bulan januari 2017.

“Kami berharap pemda bisa serius untuk menyelesaikan masalah BUMD, sebab jangan sampai masyarakat menilai bahwa dokumennya sudah ada di DPRD namun DPRD terkesan memperhambat pembahasan, padahal dari pemda sendiri bisa dibilang belum siap untuk menseriusi BUMD karena tidak ada tim yang bertanggungjawab atas hasil dari penyusunan dokumen ini. Padahal kami dari DPRD jauh sebelumnya sudah mewanti-wanti agar segera dimasukan kajian tekhnis akan BUMD hanya saja mereka baru ajukan dokumennya di bulan januari ini,” paparnya.

Lalu kapan akan dilanjutkan pembahasan mengenai BUMD.?

Ditanya demikian, lelaki yang juga merupakan ketua DPC Partai Demokrat kota tikep itu mengaku bahwa rencananya hari ini barulah pihaknya akan melakukan pembahasan bersama pemerintah daerah.

“Besok (hari ini. Red) baru kami akan melanjutkan pembahasan sembari memastikan tim yang nantinya akan mereka bentuk untuk bisa mempresentasikan hasil dokumen yang mereka ajukan,” tambahnya.

Laporan: Ute

loading...
loading...