Pemuda dan Mahasiswa Mamasa minta Kejaksaan segera tangkap tersangka korupsi RSUD Mamasa

oleh -129 views
Lawan korupsi (ilustrasi)
Lawan korupsi (ilustrasi)

Mamasa– Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Mamasa (GPMM),  menduga bahwa Kepala kejaksaan negeri (Kajari) Mamasa, Erfah Basmar,S.Kom,SH, “masuk angin” dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi RSUD Mamasa yang menggunakan anggaran APBD 2011 hingga 2013  senilai Rp.50 Milliar.

“Kami menduga bahwa Kejari Mamasa sangat lamban dalam menangi kasus dugaan korupsi RSUD Mamasa,karena selama ini hanya bisa menetapkan beberapa  tersangka. Namun realitas dan tindak lanjutnya, sama sekali untuk memproses tersangka. Sebab itu, kami  mengecam keras pihak Kejari Mamasa agar segerah menangkap oknum yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi RSUD Mamasa,” papar Ketua GPMM,Thambrin, Selasa (29/3), dalam rilisnya yang diterima indotimnews.com.

GPMM pun bertekad  tetap mengawal kasus dugaan korupsi yang tengah masuk dalam ranah hkum di Kejari mamasa  sampai tuntas. Jika ada ketmpangan dalam proses hukum yang tengah berjalan, organisasi inipun  akan melakukan aksi unjuk rasa di Kejari Mamasa dan kejaksaan Tinggi Sulselbar.

“Secara tegas, atas nama keadilan dan masyarakat sebaiknya pihak kejaksaan  secepatnya menahan  oknum yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dan apabila Kejari Mamasa tidak mengambil tindakan hukum terhadao   oknum yang sudah ditetapkan tersangka, maka kami akan melakukan aksi besar-besaran di Kejari Mamasa dan Kejati Sulselbar dan meminta agar Kepala Kejari Mamasa segerah di copot dari Jabatannya,” kata Thambrin.

GPMM pun mengaku telah menemukan sejumlah bukti kuat dugaan korupsi ini.  Diantaranya,  ketidaksesuaian antara kualitas material yang digunakan dengan yang tercantum pada perencanaan, atau tidak sesuai dengan bestek. (mulai dari tegel sampai atapnya, semua kualitasnya tidak bagus dan bahkan iduga kuat dimurk up,

“Maka dari itu saya Selaku ketua GPMM tidak akan Tetap diam dan akan meminta kepada Bapak bupati H.Ramlan Badawi mampu mempertanggung jawabkan kerugian negara ini karena kami menduga bupati tidak tegas dan tidak profesional dalam memimpin Kabupaten Mamasa serta lemah dalam pengawasan bawahannya sehingga hal-hal berbagai macam pelnggaran itu mudah  terjadi di kabupaten Mamasa. Yang jelas,  siapapun yang terlibat dalam kasus ini harus ditahan dan jangan ada tebang pilih karena negara Indonesia negara hukum.

Editor: Malik

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.