Home / Indotimnews / Pemuda Ingatkan Komitmen Victor-Joss Bangun NTT

Pemuda Ingatkan Komitmen Victor-Joss Bangun NTT

Oleh: Wawan Abd Goran, SH (Koordinator Serikat Pemuda)

Pemilihan Kepala Daerah 2018 merupakan tahap ketiga dari Pilkada Serentak. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu dari 17 Provinsi yang menggelar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bersama 10 Kabupaten dari 115 Kabupaten, yaitu Kabupaten Sikka, Sumba Tengah, Nagakeo, Rote Ndao, Manggarai Timur, Timor Tengah Selatan, Alor, Kupang, Ende, dan Sumba Barat Daya.

Pelaksanaan demokrasi tingkat lokal yang dimulai sejak tahun 2005 ini, sedikit tidaknya memberikan perubahan dan pelembagaan demokrasi tingkat lokal. Munculnya kader-kader daerah dan partisipasi masyarakat menjadi pendorong pembangunan kesejahteraan sebagaimana prinsip dan tujuan otonomi daerah.

Prinsip dan tujuan otonomi daerah ini juga menyisahkan problematika yang pelik. Kasus korupsi Kepala Daerah menjadi momok dalam pemerintahan itu sendiri. Data KPK menunjukan sampai tahun 2018 terdapat 86 Kepala Daerah yang telah ditangkap dari 215 kasus korupsi kepala daerah sejak tahun 2010. Penelitian Indonesia Corruption Wacth (ICW) menyebut salah satu faktornya adalah “mahar politik” pada penyelenggaraan demokrasi tingkat lokal ini.

Besarnya anggaran yang dibutuhkan oleh pasangan calon selama proses Pemilihan, salah satunya disinyalir sebagai “mahar politik” untuk mendapatkan tiket dukungan partai politik pemilik kursi legislatif daerah. Praktek ini menjadi faktor maraknya korupsi dalam pemerintahan. ICW pun berpandangan, jika semakin besar “mahar politik” maka semakin besar potensi terjadinya KKN. Akibatnya, rakyat daerah diseret jauh dari harapakan kesejahteraan jika praktek demokrasi seperti ini tidak segera diakhiri.

Bagaimana dengan sepuluh pasangan calon bupati dan wakil bupati yang unggul berdasarkan hasil hitung cepat ? Terutama, pasangan nomor urut 4 Pilgub NTT, Victor Laiskodat-Josef Nae Soi, pemilik 37,04 % suara hasil hitung cepat beberapa lembaga survey. Mungkinkah praktek seperti itu terjadi ? Jika benar, maka suara masyarakat NTT kembali disandera oleh kepentingan oknum parpol, konsekuensinya, roda pemerintahan dan pembangunan NTT lima tahun kedepan tidak berjalan efektif menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat NTT.

Kualitas SDM dan Infrastruktur NTT masih sangat memprihatinkan. Rendahnya kualitasa SDM dan sempitnya lapangan pekerjaan, membuat sebagian masyarakat terpaksa menjadi buruh kasar di negara lain. Kondisi infrastruktur yang tidak mendukung aktifitas pertumbuhan ekonomi, menambah angka kemiskinan di NTT. Hal ini selalu menjadi wacana dalam pembangunan, namun sulit diatasi oleh pengambily kebijakan. Sedangkan, setiap tahun, pemerintah provinsi membahas dan merealisasikan triliunan rupiah APBD.

Melalui visi dan misi pasangan Victor Laiskodat-Josef Nae Soi, ”NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dengan mencanangkan pendekatan pembangunan inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat, ketersediaan dan kualitas infrastruktur, kualitas SDM, reformasi birokrasi untuk kualitas pelayanan publik, setidaknya telah mengarah pada upaya mengatasi problematika masyarakat NTT. Komitmen selanjutnya adalah, implementasi program melalui Rencana Program Jangka Menengah Daerah, dengan prinsip mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan kelompok dan golongan atau kepentingan partai politik pengusung.(*)

loading...