Penanganan perkara Nur Amaliah di Polres Pelabuhan Makassar: JAKSA dan kuasa hukum nilai ada diskriminasi hukum

oleh -255 views

Indotimnews– Kekisruan Terjadi antara perkara ibu Nur Amalia dan Ibu Tenri yang ditangani oleh Polres Pelabuhan, dinilai sangat diskriminatif.

Hal Ini disampaikan oleh Pengurus organisai Jaringan Aktivis Indonesia (JAKSA), di Kantor AdvokatPos Bantuan Advokat Indonesia ” (POSBAKUMADIN), Minggu (29/1/17).

“Ini merupakan Salah satu Potret Hukum yang kembali membuktikan bahwa Hukum di Indonesia masih saja Tumpul keatas dan Tajam kebawah,” ucap Muhammad Ronald Efendi, aktivis JAKSA, yang juga merupakan kuasa hukum Nur Rahma yang kini mendekam di Rutan Kelas 1 Makassar, bersama bayinya, dalam rilisnya yang diterima media ini.

Dikatakan, Nur Rahma bersama bayinya yang telah dilaporkan oleh Saudari Tenri dengan tuduhan kasus Penganiayaan Secara Bersama-Sama sesuai Pasal 170 KUHP, telah merasakan bobroknya penegakan Hukum.

“Nur Amalia bersama bayinya yang masih berumur 6 Bulan kini Mendekam dalam Rutan Kelas 1 A Makassar, sedangkan Tenri yang juga sudah dilaporkan pula oleh Nur Amalia dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, dengan kasus Penganiayaan pasal 351KUHP yang mengakibatkan Nur amalia yang pada saat itu masih Hamil 8 bulan mengalami luka Memar di Perutnya, Justru sampai saat ini masih bebas berkeliaran di luar sana,” jelasnya.

Kuasa Hukum Nur Amalia, Ronal Efendi menambahkan, bahwa harusnya terlapor Tenri harus ditahan juga karna sesuai UUD bahwa Ibu tenri sudah terbukti bersalah karna sudah mencukupi 2 dua unsur alat Bukti.

“Polres Pelabuhan harusnya menangkap ibu tenri demi Hukum. Kami Jajaran kuasa Hukum Pendamping dari sodara Nur Amalia tidak akan Segan-segan melakukan upaya Hukum ketika Dalam Waktu dekat jajaran Polres Pelabuhan tidak segera menangkap Tenri sebagai Terlapor,” tegasnya, sembarimenambahkan, kalau Perlu kuasa hukum dan JAKSA akan Praperadilankan Polres Pelabuhan.

Kiriman Humas JAKSA

loading...
loading...