Penganiayaan Wartawan: Menunggu Responsif Penyidik Gunakan UU Pers No.40

oleh -210 views

IMG_20141114_113417-1Makassar– Kalangan jurnalis saat ini menunggu hasil penyidikan kepolisian terkait penganiayaan wartawan saat meliput aksi penolakan kenaikan BBM di kampus UNM.

Angin segarpun dihembuskan pihak penyidik yang katanya, akan menggunakan UU Pers No.40 Tahun 1999 dalam kasus penganiayaan wartawan yang dilakukan aparat kepolisian, dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) korban.

Tentunya sinyal ini dihembuskan, ketika dua dari tiga korban kekerasan menjalani pemeriksaan lanjutan, Senin (17/11/2014) di Mapolres Makassar.

Kedua jurnalis korban kekerasan itu adalah Iqbal Lubis dari koran Tempo dan Vincent Waldy dari Metro TV. Keduanyapun tentunya didampingi beberapa pengacara dari LBH Pers dan pendamping dari Koalisi Jurnalis Makassar (KJM).

Sebelumnya, LBH Pers dan sejumlah pendamping hukum KJM sudah menekankan pada penyidik untuk menggunakan UU Pers Nomor 40. Tidak serta merta penyidik hanya mengenakan Pasal RDS KUHP, tentang penganiayaan ringan.

Direktur LBH Pers, Fajriani Langgeng SH, kepada sejumlah wartawan mengakui, pihak penyidik kepolisian yang menangani masalah ini, sudah sejalan dengan tuntutan mereka dengan menggunakan UU Pers tersebut.

“Sementara waktu kita lihat hasil penyidikan dan mengapresiasinya dengan akan dimasukkannya UU Pers dalam BAP tersebut,” cetus Fajriani Langgeng.

Sementara itu, dari pihak KJM, Ridwan Marzuki, menyambut baik itikad penyidik kepolisian dengan memasukkan tuntutan yang didasari UU Pokok Pers.

“Kita berharap tidak ada yang ditutup-tutupi dalam penanganan masalah ini, termasuk membuka ruang peliputan proses hukum yang berjalan dalam kasus ini,” papar Ridwan Marzuki.

Nah, daat ini para jurnalis yang ada di kota Makassar tentunya penuh harap agar pihak penyidik netral dalam menjalankan tugasnya. Apalagi UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999, khudusnya Pasal 18 ditegakkan. (Zul)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.