Penguatan bukti dugaan korupsi, Bareskrim Mabes Polri geledah ruang kerja Bupati Barru

oleh -161 views

images(6)Barru—Selasa siang (28/7/2015), tim dari Bareskrim mabes Polri, melakkan penggeledahan ruang kerja Bupati Barru, Idris Syukur, dalam pengembangan dan penguatan bukti dugaan korupsi dana daerah, Khusus kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang.
Penggeledahan yang dipimpin AKBP. Sjamsu dan dikawal tim gegana mapolda Sulselbar dengan senjata lengkap Nampak tidak mendapatkan kendala dari pihak Pemkab Barru.
Ruang yang digeledah berbagai sudut, namun laci meja sang bupati yang masih maju dalam Pilkada Barru tahun ini, terkunci, sehingga tim bareskrim kesulitan.
Kasat Reskrim Polres Barru, AKP. Nasri kepada media menjelaskan, laci yang terkunci tersebut, terpaksa dibongkar paksa, karena tak satupun pihak dari Pemkab yang bias member kunci laci tersebut dan penggeledahan disaksikan pejabat internal dan pimpinan Satpol PP setempat.

Sebelumnya Tim Penyidik Badan Reserse Kriminal Umum (Bareskrim) Mabes Polri berhasil menyita mobil jenis Mitsubisi Pajero Sport bernomor polisi DD 1727 milik tersangka yang kini berada di Kantor Polrestabes Makassar pada Kamis 23 Juni 2015.

Mobil itu merupakan barang bukti dugaan hasil pemerasan soal pengurusan ijin usaha pertambangan eksplorasi terhadap salah satu perusahaan di Barru pada 2012. Sementara satu mobil mewah lainnya jenis Toyota Alphard bernomor polisi DD-61-AS berwarna hitam masih dalam pengejaran.

Bakal Calon Bupati Petahana ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri dalam dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Idris diduga menerima gratifikasi yakni dua mobil mewah yang diberikan melalui istrinya, Andi Citta Mariogi.

Mobil mewah jenis Toyota Alphard bernomor polisi DD-61-AS berwarna hitam tersebut berasal dari PT Cipta Bhara Bata dan PT Jaya Bakti. Sementara kasus gratifikasi yang dituduhkan kepadanya terkait dengan pencairan dana pembangunan rumah toko (Ruko) dan sejumlah pasar.

Mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport bernomor polisi DD 1727 diduga berkaitan dengan proyek di Pelabuhan Garongkong.

Idris disangkakan melanggar Perda nomor 1 tahun 2015 karena tidak membentuk Perusahaan Daerah Kepelabuhan dan Pelayaran dibawa kendalinya memberi izin prinsip kepada beberapa perusahaan melakukan aktivitas di pelabuhan, namun retribusinya tidak disetorkan ke kas daerah dan dianggap memperkaya diri sendiri. (Zul/ant)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.