Peringati Hari Pahlawan, Pemuda Pahlawan Rakyat Desak Pemkot Tuntaskan Kasus RTNH

oleh -206 views

Indotimnews– Dalam rangka menggelar aksi damai guna memperingati hari pahlawan yang jatuh pada 10 november kemarin, sejumlah elemen mahasiswa yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Insonesia (PMII) Cabang Tidore, HMI Tidore dan LMND Tidore kemudian turun jalan untuk menyampaikan aspirasinya.

Amatan Indotimnews.com aksi yang dilakukan oleh sejumlah elemen yang mengatasnamakan Pemuda Pahlawan Rakyat itu mengajak kepada pemerintah kota tidore kepulauan untuk sejenak merefleksikan atas problematika yang terjadi kota tidore kepulauan utamanya terkait dengan janji politik pemkot tikep yang akan menjadikan tidore sebagai kota jasa berbasis agromarine.

“Kami meminta agar pemerintah kota tikep bisa membuktikan apa yang menjadi janji mereka menganai agromarin, sebab dalam pandangan kami selama 100 hari kerja yang dikalaim pemerintah telah berhasil namun faktanya pemerintah kota tikep malah gagal, hal itu dibuktikan dengan turunnya harga cengkeh disaat masyarakat mengalami panen cengkeh,” ujar Mustafa Adam yang merupakan Ketua Advokasi PMII cabang Tidore.

Senada ditambahkan Fandi Muhammad, salah satu orator peserta aksi, dalam orasinya ia mendesak pemerintah kota tikep untuk menuntaskan kasus pelanggaran peraturan daerah nomor 25 tahun 2013 tentang RTRW yang terkait dengan tiga bangunan kantor yang dibangun di kawasan open space yang merupakan kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).

Pasalnya menurut dia berdasarkan kajian PMII tiga bangunan kantor tersebut merupakan bukti nhyataka bahwa pemerintah daerah sebelumnya yang dipimpin oleh Drs. H. Ahmad Mahifa dan Hamid Muhammad telah melanggar aturan yang dibuat sehingga ia menegaskan kepada pemerintahan saat ini yang dinahkodai oleh Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen agarsegera menuntaskan persoalan tersebut.

“Kami mendesak kepada pemerintahan saat ini agar segera membongkar tiga bangunan tersebut karena tiga bangunan kantor yang dibangun di kawasan ruang terbuka non hijau itu adalah bagian dari pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, dimana mereka telah menetapkan open space sebagai kawasan RTNH yang tidak bisa dibangun pembangunan kantor namun faktanya malah berbeda, bahka kami juga menduga dari ketiga banguna tersebut juga terindikasi kuat terdapat penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya,” pungkasnya.

Laporan : Ute

loading...
loading...