Home / HUKRIM / Peyerahan KUA-PPAS di DPRD Gowa lamban dibahas, LSM KAPAK angkat bicara

Peyerahan KUA-PPAS di DPRD Gowa lamban dibahas, LSM KAPAK angkat bicara

Indotimnews– Lambannya penyerahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) oleh Pemkab Gowa untuk dibahas di DPRD, menunjukan ketidakpatuhan Pemkab Gowa melaksanakan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

Hal tersebut diungkapkan oleh Khaeril Jalil selaku Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Pemantau Transparansi Pemerintahan dan Korupsi (LSM-KAPAK) melalui via telepon.

Menurut Ketua LSM KAPAK yang juga Berprofesi sebagai Advokat, menjelaskan, dalam Permendagri 33/2017 dijelaskan bahwa pemerintah daerah sudah harus menyampaikan KUA-PPAS ke DPRD untuk dibahas bersama dan ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli 2017 karena jadwal penetapan (pengesahan) APBD 2018 wajib dilakukan paling lambat bulan November 2017 Sementara sekarang sudah memasuki awal Desember 2017.

“Jadi jika beberapa Anggota Banggar DPRD Gowa tidak ikut rapat pembahasan KUA-PPAS itu sah-sah saja. Sebab saya fikir mereka sepertinya merasa dirugikan, karena tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengkritisi dan melakukan kontrol pada penyusunan anggaran yang dibuat oleh eksekutif,” kata Khaeril Jalil.

Sementara KUA-PPAS menjadi tolak ukur untuk pembahasan RAPBD menjadi APBD.

“Maka dari itu, jangan selalu ada kesan tergesa-gesa dari pihak eksekutif agar peristiwa saling menyalahkan antara eksekutif dan legislatif tidak terjadi sekarang ini, sebab terlambatnya penyerahan KUA-PPAS akan berimplikasi pada keterlambatan waktu penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD,” tambahnya.

Idealnya, pembahasan KUA-PPAS dilaksanakan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD selama satu bulan dengan komposisi masing-masing dokumen selama dua minggu.

“Implikasinya, SKPD diduga hanya menyalin RKA tahun sebelumnya dan merubah pagu anggarannya tanpa menyesuaikan prioritas pembangunan serta kualitas pembahasan RAPBD buruk, dan penetapan APBD akan tergesa-gesa tanpa memperhatikan prioritas pembangunan, nilai keadilan, dan kepatutan,” tegas Advokat Muda tersebut.

Tambah Khaeril, Sementara alasan Pemkab Gowa mengenai terlambatnya penyerahan KUA-PPAS dikarenakan menunggu kepastian DAK dari pemerintah pusat, juga dijelaskan dalam Permendagri 33/2017 bahwa boleh dilakukan penyesuaian baik sebelum atau sesudah pengesahan APBD.

“Jadi saya fikir alasan Pemkab Gowa lambat menyerahkan KUA-PPAS tidak terlalu berdasar karena hal tersebut sudah ada petunjuknya di dalam Permendagri 33/2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018,” jelas Khaeril. Laporan Fandi

loading...