PIP Makassar teken MOU dengan Pemprov Maluku dan Universitas Pattimura untuk pelaksanaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat

oleh -193 views

Indotimnews– Penandatanganan MOU antara PIP Makassar, Pemprov Maluku dan Universitas Pattimura untuk pelaksanaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan di Universitas Pattimura Ambon (8/1/2017), dan dilakukan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) oleh Direktur PIP Makassar Ahmad Wahid, ST., MT., M.Mar.E., Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Hamin Bin Thahir dan Rektor Universitas Pattimura Prof. M.J. Saptenno.

MOU sebagai pelaksanaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat yang diperuntukkan bagi masyarakat Provinsi Maluku dan sekitarnya.

Turut menyaksikan Penandatanganan MOU tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Wahyu Satrio Utomo

Diketahui, Diklat Pemberdayaan Masyarakat tersebut diprioritaskan bagi masyarakat di daerah berkesenjangan dan menjadi salah satu bentuk upaya Kementerian Perhubungan dalam menjawab tingginya kebutuhan tenaga handal di sektor transportasi dan sekaligus merupakan realisasi dari  Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang SDM di Bidang Transportasi.

SemenPenandatanganan MOU antara PIP Makassar, Pemprov Maluku dan Universitas Pattimura untuk pelaksanaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat

Bertempat di Universitas Pattimura Ambon (8/1/2017), telah dilaksanakan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) oleh Direktur PIP Makassar Ahmad Wahid, ST., MT., M.Mar.E., Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Hamin Bin Thahir dan Rektor Universitas Pattimura Prof. M.J. Saptenno untuk pelaksanaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat yang diperuntukkan bagi masyarakat Provinsi Maluku dan sekitarnya.

Turut menyaksikan Penandatanganan MOU tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Wahyu Satrio Utomo

Diklat Pemberdayaan Masyarakat tersebut diprioritaskan bagi masyarakat di daerah berkesenjangan dan menjadi salah satu bentuk upaya Kementerian Perhubungan dalam menjawab tingginya kebutuhan tenaga handal di sektor transportasi dan sekaligus merupakan realisasi dari  Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang SDM di Bidang Transportasi.

Sementara, PIP Makassar pada tahun 2017 akan mengadakan Diklat Vokasi atau Keterampilan di bidang pelayaran untuk 500 orang masyarakat Provinsi Maluku yang diharapkan akan memperkuat SDM Pelaut di Wilayah Timur Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku.

Diklat Pemberdayaan Masyarakat bagi warga Provinsi Maluku tersebut akan dilaksanakan secara bertahap menjadi empat gelombang, yaitu Gelombang I (9 Februari  120 orang), Gelombang II (14 Februari 120 orang), Gelombang III (21 Februari  120 orang) dan Gelombang IV 140 orang).

Pada kesempatan tersebut Kepala BPSDM Perhubungan Wahju Satrio Utomo menyampaikan bahwa diklat vokasi ini akan berlangsung selama 15 hari. Para siswa diklat akan mendapatkan 3 sertifikat yaitu Basic Safety Tarining (BST), Advance Fire Fighting (AFF), Security Awareness Management (SAT) ditambah buku pelaut. Bermodalkan itu, lanjutnya.

“Mereka bisa langsung bekerja di kapal sebagai anak buah kapal (ABK) dan selanjutnya mereka bisa melanjutkan pendidikan lagi untuk mendapatkan ijazah lautnya,” ucap Wahju.

Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan pada kesempatan yang sama menyampaikan pesan agar pala lulusan diklat vokasi yang ditujukan untuk masyarakat dengan pendidikan minimal SLTP ini, nantinya dapat bekerja sebagai awak kapal pelayaran rakyat di Maluku dan sekitarnya sehingga dapat memperkuat SDM pelaut di Maluku dan sekitarnya (Humas PIP Makassar)

Pada kesempatan tersebut Kepala BPSDM Perhubungan Wahju Satrio Utomo menyampaikan bahwa diklat vokasi ini akan berlangsung selama 15 hari. Para siswa diklat akan mendapatkan 3 sertifikat yaitu Basic Safety Tarining (BST), Advance Fire Fighting (AFF), Security Awareness Management (SAT) ditambah buku pelaut. Bermodalkan itu, lanjutnya, mereka bisa langsung bekerja di kapal sebagai anak buah kapal (ABK) dan selanjutnya mereka bisa melanjutkan pendidikan lagi untuk mendapatkan ijazah lautnya.

Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan pada kesempatan yang sama menyampaikan pesan agar pala lulusan diklat vokasi yang ditujukan untuk masyarakat dengan pendidikan minimal SLTP ini, nantinya dapat bekerja sebagai awak kapal pelayaran rakyat di Maluku dan sekitarnya sehingga dapat memperkuat SDM pelaut di Maluku dan sekitarnya

Kiriman: Humas PIP Makassar

loading...
loading...