Polisi Minta BPKB, Gerai Samsat 14 Kecamatan di Makassar Terancam Tutup?

oleh -288 views

images(2)Indotimnews.com– Teerkait tak sejalannya upaya pelayanan antara pihak Dipenda Sulsel dan Ditlantas Polda, gerai pengurusan pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor di 14 kecamatan, saat ini di ujung tanduk.

Pasalnya, pihak Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Sulsel, menegakkan aturan sistem administrasi proses pengurusan atau perpanjangan stempel STNK.

Artinya, para pemilik kendaraan bermotor (ranmor) yang hendak melakukan perpanjangan STNK, di 14 gerai samsat, wajib melampirkan BPKB asli.

Sementara, pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Sulsel melalui UPTD Samsat Makassar, menggenjot upaya peningkatan pelayanan pajak ranmor.

Hal inipun membuat sejumlah pemilik ranmor di kota ini kelimpungan. Dengan modal STNK ke gerai, mereka harus kecele dengan penerapan aturan kepolisian.

“Kami ini tak punya banyak waktu untuk ke Kantor Samsat untuk membayar pajak. Jadi dengan mengandalkan gerai samsat, maka saya berharap dapat terlayani,” jelas Abdul Razak, pemilik ranmor roda dua, warga Kecamatan Biringkanayya, Senin (23/3/2015).

Dikatakan, dengan penegakan aturan menghadirkan BPKB asli, iapun tak dapat menikmati pelayanan maksimal geray samsat yang ada di wilayahnya (Kecamatan Biringkanayya).

Kondisi tak sejalannya progran pihak Dipenda Sulsel dan Direktorat Lalulintas Polda Sulsel, ditanggapi oleh Komisi Nasional Pengawasan Aparatur Negara (Komnas Waspan).

“Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa ada solusi, maka yakinlah Gerai Samsat di 14 Kecamatan bakal tutup. Warga pemilik ranmor yang mengandalkan pelayanan gerai samsat, tak lagi bisa menikmati pelayanan yang sudah dicanangkan,” ucap Sekertaris Komnas Waspan Sulsel, Nasution Jarre, Senin (23/3/2015).

Komnas Waspan juga menyayangkan, sebelum meresmikan 14 gerai itu, seharusnya pihak Dipenda dan Direktorat Lalulintas harus sepakat terkait persyaratan yang hanya berujung pada kekecewaan publik.

Ditempat terpisah Kepala UPTD Samsat Makassar, Hasan Sijaya, saat dimintai komentar, mengaku persoalan ini dalam rana pimpinan Dipenda Sulsel.

“Kami hanya menginginkan pelayanan maksimal,” ucap Hasdan Sijaya.

Dijelaskan, empat gerai samsat ditambah Samsat pembantu di Bukit Katulistiwa, Kecamatan Tamalanrea, ditempatkan satu pegawai organik dan outsourching. (Zul)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.