Porstitusi di Kawasan Industri Makassar Marak, Aparat Hukum Lakukan Pembiaran?

oleh -393 views

images(141)-1-1Makassar– Pemerintah kota Makassar belum berhasil melakukan penyisiran tempat prostitusi yang berada di Kawasan Indistri Makassar(Kima).

Pasalnya, tempat prostutisi yang berada dikawasan itu, seakan akan dibiarkan aparat kepolisian setempat.

Seperti halnya pada Pantauan indotimnews.com, modus operandi pemuas lelaki hidung belang cukup profesional dalam bertransaksi,

Bayangkan, wanita penghibur ini bekerja sama dengan sejumlah tukang ojek untuk mencarikan mangsa. Bahkan wanita-wanita penjajah seks ini tidak sungkan-sungkan menyewa tukang ojek mulai Pukul 20:00 Wita hingga pukul 00:00 Wita dengan bayaran Rp.100.000.

Menurut Rival, sumber media ini, Prostitusi yang berada di kawasan Kima itu sudah dua tahun. Namun ia juga menjadi heran, petugas kepolisian seakan-akan tutup mata.

“Bayangkan wanita penghibur itu bisa melayani 10 orang dalam sehari dengan bayaran bervariasi antara Rp.80.000 hingga 100.000,” katanya.

Rival menjelaskan,Wanita kupu-kupu malam itu juga pada saat melakukan sepakat dengan tamu yang digaet, harus menggunakan kamar yang telah disediakan oleh sang mucikari.

Sewa kamar sekali kencan cukup murah, Rp.20 Ribu. Nampak, fasiliatas kamar yang disediakan ada 4 kamar. Jadi opeerasional tempat mesum ini selama 2 tahun berjalan lancar tanpa adanya gangguan dari aparat hukum dan pemerintah setempat.

Sementara itu Ketua Lembaga Pemerhati Tindak Kriminal (Pemantik) Saidiman saat dikonfirmasi terkait dengan adanya prostitusi yang terpelihara ini mengaku, pihaknya akan melayangkan surat kepada pihak Dinas terkait serta pihak kepolisian.

“Itu tidak bisa dilakukan pembiaran sebab negara kita bukan negara bebas seks yang bisa menghilangkan nilai budaya dan moral yang ada di Makassar,”tegasnya.

Ia menambahkan dengan adanya Prostitusi di kawasan Kima maka itu juga justru menambah korban penyakit HIV/AIDS.
.
“Yang jelas negara kita negara hukum dan hal ini harus ditindaki,kita ini punya adat yang harus ditegakkan sebagaimana orang Bugis Makassar itu ada yang dinamakan sipaka inga’sipaka lebbi sipakatau,yang harus ditegakkan, Dan apalagi hal ini menyangkut masalah siri’,”tandasnya (TIM)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.