Presiden Jokowi Berikan Arahan Bupati Jeneponto Di Istana Bogor

oleh -160 views

images(35)Indotimnews.com– Pertemuan APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2015, di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat.

Dalam pertemuan ini Bupati Jeneponto mengahdiri pertemuan ini yang didampingi Kabag Humas Din Hajad Kurniawan dan Protokol dan Kepala BAPPEDA Nur Alam Basir.

” Saya bawa oleh-oleh dari Jakarta” ungkap Iksan Iskandar pada acara Cofee morning diruang pola Pannrannuanta Kantor Bupati Jeneponto”, Senin (2/2/15).

Lanjut Bupati katakan, dalam pertemun itu Presiden RI Joko Widodo, memberikan arahan kepada seluruh Bupati sewilayah tiga yaitu Provinsi Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulbar, Gorongtalo, Papua dan Papua Barat, ada beberapa point yang menjadi penekanan bapak presiden yaitu, Kehutanan, Inflasi, Penghematan, Pembangunan Kota, Intensifikasi pajak, perhubungan,

Keharmonisan Bekerja. Urai Iksan Terkait dengan arahan ini, pemerintah Kabupaten Jeneponto, dibidang kehutanan juga memberikan arahan kepada seluruh SKPD yang terkait bahwa sesuai arahan Presiden dalam pengelolaan hutan, harus kembali melakukan pemetaan ulang, seiring dengan bergeseran penggunaan hutan, yang akhir-akhir ini hutan lingdung telah dimanfaat pada peruntukkan lain.

Olehnya itu diharapkan untuk melakukan pendataan ulang, tetapi jika peruntukan hutan untuk Listrik, Industri dan Jalan akan segera diberikan izin penggunaan lahan sesuai arahan presiden.

Jelasnya Issu yang berkembang pula pada pertemuan ini adalah penekanan Inflasi daerah agar setiap daerah melalui Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID), agar dapat segera di bentuk di Jeneponto, namun mendahului itu, agar disegerakan melalui Kabag Ekonomi dan Dinas Perindag untuk melakukan langkah-langkah dalam pengendalian inflasi di daerah ini, tegasnya,

Bupati Iksan Iskandar berharap agar seluruh komponen di Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, harus melakukan penghematan yang terkait dengan penggunaan anggaran, dan hendaknya meningkatkan kinerja agar tidak mendapatkan predikat Disclaimer lagi dari BPK. (Zul/Hms)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.