Prihatin Dengan Nasib Honorer, DPRD Tikep Minta Pemkot Ambil Sikap Tegas

oleh -269 views

Indotimnews– Dengan melihat banyaknya tenaga honorer yang di pekerjakan pada masing-masing instansi di lingkup Pemkot Tikep, tanpa adanya pembiayaan yang dianggarkan sehingga tidak bisa digaji seperti PNS, menarik perhatian sejumlah Anggota DPRD Kota Tidore kepulauan.

Adalah Hamid Adam Politisi Partai Gerindra asal daerah pemilihan II Kota Tikep, dimana saat melakukan pertemuan bersama sejumlah SKPD Kota Tikep yang didalamnya terdapat Badan Kepegawaian Dan Diklat (BKD), ia kemudian menyampaikan keprihatinnya saat melihat kondisi pegawai honorer yang bekerja namun tidak digaji.

Olehnya itu ia berharap pemerintah Daerah Kota Tikep dapat mengambil sikap tegas dan menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat terkait dengan edaran Menpan RB yang melarang pemerintah untuk melakukan perekrutan terhadap tenaga honorer.

“Kalau Walikota dan Wakil bisa berkomitmen dengan semangat pemerintah pusat dalam hal ini soal edaran Menpan RB yang tidak lagi bisa menerima honorer, maka pemerintah harus menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar masyarakat bisa memahami, sebab saya kasihan kepada tenaga honorer yang dipekerjakan tetapi tidak dibiayai. olehnya itu agar masrakat tidak berharap bahwa honorer adalah sebuah pekerjaan yang menjanjikan, maka harus disampaikan maksudnya secara jelas. sehingga ke depan nanti kita bisa berfikir secara bersama soal menciptakan lapangan pekerjaan agar masyarakat ini bisa bekerja dan mendapatkan hasil yang sesuai,” tuturnya saat melakukan pertemuan terbuka bersama dengan sejumlah SKPD Pemkot Tikep di lantai II gedung DPRD Kota Tikep. Pada selasa, (8/11/16)

Senada ditambahkan Ahmad Laiman Wakil Ketua I DPRD Tikep, dengan tegas dia menyampaikan terkait dengan perekrutan tenaga honorer pemerintah harus berani mengambil langkah dan membuat surat edaran untuk diteruskan kepada masing-masing SKPD untuk segera menghentikan penerimaan tenaga honorer sebagaimana edaran Menpan RB maupun perpindahan PNS dari daerah lain ke Tidore.

“Kalau hal ini tidak dilakukan maka kita semua akan tersedot dalam arus kebijakan bahkan terjebak dengan kebijakan, siapapun dia masyarakat pasti akan datang dan mengeluhkan soal membantu mereka untuk mepekerjakan anak-anak mereka sebagai tenaga honorer. Olehnya itu dengan adanya dasar hukum yang kuat seperti edaran Menpan RB ini harus segera diteruskan oleh pemerintah kota tikep kepada pimpinan SKPD sehingga apabila kedepan kita tidak salah dalam mengambil kebijakan, bahkan walikota sendiripun tidak bisa melanggar akan kebijakan ini kalau nanti ada anaknya yang meminta dipindahkan ke tidore karena kita semua sudah terikat dengan dasar hukum yang jelas,” pungkas Politisi PDIP Kota Tikep itu.

Menanggapi pernyataan tersebut Kepala BKD Tikep Sura Husain kemudian angkat bicara, melalui pertemuan tersebut dia mengatakan jika terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan walikota sesungguhnya telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya yang waktu itu masih dijabat oleh Drs. H. Ahmad Mahifa sehingga untuk saat ini pemkot tikep sudah tidak lagi menerima tenaga honorer melainkan tenaga sukarela yang dipekerjakan untuk membantu instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan.

“Jadi untuk tenaga honorer itu sudah tidak lagi direkrut, melainkan tenaga sukarela jadi mereka yang bekerja ini tidak digaji, sehingga pembiayaan untuk mereka itu dilakukan berdasarkan honor kegiatan yang dilakukan oleh instansi terkait”. Ujarnya.

Laporan : Ute

loading...
loading...