Program “Makassar Tidak Rantasa”, Berindikasi Sejumlah Dugaan Korupsi?

oleh -402 views

IndotimNews – Makassar -, Muhammad Ramdhan “Danny” Pomanto dan Syamsu Rizal resmi menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2014-2019 sejak dilantik 8 Mei 2014. Untuk menjalankan roda pemerintahan di Kota Makassar, sejumlah program dilaksanakannya salah satunya “Makassar Tidak Rantasa”.

Namun dari hasil investigasi Tim IT dan Tim Lapangan media, “Makassar Tidak Rantasa’sebagai salah satu agenda untuk menjadikan Makassar bersih, Pemerintah tidak tanggung-tanggung merencanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 dengan pagu anggaran hingga ratusan Milyar baik itu dari dana penyedia maupun swakelola.

Truk-Sampah-640x337Sesuai data elektronik dari web resmi pemerintah untuk peneyedia misalnya, Pemkot Makassar mengadakan belanja, diantaranya pengadaan 3 Unit mobil Penyapu Jalan, pengadaan ratusan unit kendaraan tiga roda yang terbagi di beberapa kecamatan di Kota Makassar, tempat sampah Gendang dua dengan kantong sampahnya, Pengadaan Mobil Truck Sampah Spesifikasi Khusus berjumlah 100 Unit, Pengadaan Gerobak sampah, Tempat sampah beroda dan pengadaan lainnya.

Untuk swakelola, selain untu biaya operasional kendaraan dengan biaya bahan bakar 5 liter perhari untuk roda tiga dan 15 liter perhari untuk kendaraan roda empat belum termasuk gaji honor, satuan kerja di juga kecamatan menganggrakan berbagai kegiatan sosialisasi untuk mendukung program “Makassar tidak Rantasa,”

Selain dari pengadaan kantong sampah gendang dua yang saat ini sedang berlangsung proses hukumnya, dan dari hasil penelesuran investigasi lebih lanjut, bahwa kendaraan penyapu jalan berjumlah 3 unit yang dianggarkan tahun 2015, baru beroperasi sekitar bulan Maret 2016, itupun sangat jarang digunakan dan kebanyakan mangkal di belakang kantor Gabungan dinas-dinas. Dan semoga, biaya operasionalnya terhitung sejak digunakan yakni bulan ei 2016. Selain itu tentunya yang jadi pertanyaan kemanakah mobil penyapu jalan yang pengadaannya dinggarkan oleh walikota sebelumnya.

Sedangkan untuk pengadaan kendaraan roda tiga yang diadakan masing-masing kantor kecamatan di Kota Makassar dengan jumlah bervariasi, memiliki anggaran yang bervariasi pula dan selisihnya hingga ada yang sampai jutaan, padahal bila dihitung jarak antara kecamatan di kota Makassar tidak berjauhan dalam artian untuk biaya penyuplaiannya, mengingat dari hasil wawancara ke sejumlah sumber bahwa kendaraan tersebut dibeli dari salah satu agen yang berlokasi di tengah kota Makassar.

sampahh copyBukan hanya itu, pengadaan kendaraan roda tiga disinyalir memiliki harga yang kemahalan mengingat pembelian untuk kendaraan berplat merah tentunya tidak dikenakan pajak PKB, bila dibandingkan dengan pemebelian kendaraan secara umum dengan system on the road. Dan sejumlah pengguna pengendara pengangkut sampah roda tiga tidak mengantongi STNK, demikian dilaporkan sejumlah sumber saat wawancara, belum lama ini.

Di kecamatan Tallo misalnya, untuk Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor menganggarkan 30 Unit dengan pagu anggaran Rp.990 Juta termasuk kecamatan Rappocini dengan pagu anggaran Rp 660 juta untuk 20 unit atau Rp. 33 Juta per unitnya. Anehnya untuk kecamatan Ujung Tanah pagu anggarannya Rp. 840 Juta untuk 24 Unit dalam artian Rp 35 Juta per Unitnya. Berbeda pula untuk kecamatan Ujung Pandang dengan pagu anggaran yang ganjil yakni Rp 703.450.000,- tanpa menjelaskan jumlah unitnya.

Begitupula untuk pengadaan tempat sampah baik yang beroda maupun yang tidak beroda memiliki harga yang bervariasi di setiap kecamatannya. Serta pengadaan lainnya.

Terkait anggaran rakyat yang dibelanjakan untuk kendaraan roda tiga, saat diklarifikasi melalui surat konfirmasi tertulis, beberapa waktu lalu, tak ada satu kecamatan pun yang bisa memberikan tanggapan hingga berita ini terpublis dan terkesan mengulur waktu.

Termasuk walikota dan wakil walikota Makassar saat dikonfirmasi melalui pesan elektronik, kemarin, tidak memberikan jawaban.

Sumber data web resmi pemerintah
Penulis : A Rhynald (Alumni Sekolah Jurnalis Indonesia PWI Pusat)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.