PT. Pelni Makassar ingkar janji bayar pesangon security yang dipecat?

oleh -413 views

Pelni-logo-dan-kapal1Indotimnews.com– Tuntutan pekerja satuan keamanan terhadap PT. Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Makassar agar memberikan tunjangan setelah dipecat, hingga kini menjadi problem dikalangan pihak PT. Pelni, PT PIDC dan merambat ke dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi sulsel.

Janji PT. Pelni yang menjamin memberikan pesangon namun hingga kini dengan waktu tenggang dua minggu yang diberikan dinas tenaga kerja kota makassar belum juga terealisasikan. Sehingga Dinas Tenaga Kejra dan transmigrasi turun tangan memediasi kedua belah pihak. Bahkan Disnakertrans Pemprov memberikan peringatan dengan waktu tiga kali peringatan menyelesaikan persoalan antara Perusahaan dan pekerja.

Kendati demikian, Disnakertrans pemprov juga masih memberikan kebijakan berupa Biparti terhadap kedua pihak yang erat kaitannya juga dengan PT. PIDC selaku penyedia tenaga kerja. Ketua Umum LSM-Lembaga Monitorin Kinerja Aparatur Negara Rizal Noma mengatakan, berdasarkan pertemuan antara pihak PT. Pelni, pekerja dan LSM Lemkira belum lama ini menhasilkan solusi biparti dan mendapatkan waktu mediasi tergantung dari disnaker kota.

Namun, jika Disnakertrans Pemprov dalam waktu tiga kali pemanggilan untuk dimediasi tapi tidak direspon maka Disnakertrans secara tehnis masuk menjadi penegah. Hal itu pun berpotensi akan menempuh jalur hukum sesuai aturan yang berlaku di dinas tenaga kerja dan transmigrasi pemprov.

“Kami yakinkan akan masuk ke pengadilan hubungan industrial makassar. Selama mediasi PT pelni tidak menunjukkan etika baik sejak dahulu dan melebihi bipatri yang kami lakukan,” ucap Rizal Noma.

Manakala masing-masing bertahan pada prinsipnya kata Rizal, maka pihaknya memastikan masalah tersebut masuk ke pengadilan. “Makanya nanti akan di korek keberadaan sejauh mana PT Pelni hubungan kerjasama dengan PT. Pidc apakah terdaftar di disnaker kota atau disnakertrans provinsi atau justru malah tidak terdaftar sama sekali,” tandasnya.

Lanjut Rizal, sejauh ini telah ada sikap positif yang diperlihatkan Disnakertrans dalam persoalan tersebut.

Kepala Seksi Pembinaan Perselisihan Hubungan Industrial, Nurjaya melalui ketua umum LSM Lemkira Rizal Noma mengatakan, bahwa jika PT. PIDC selaku penyedia tenaga kerja tidak terdaftar maka melabrak peraturan menteri nomor 19 tahun 2002 tentang tenaga kerja.

Saat dikonfirmasi, Nurjaya mengatakan saat ini pihaknya telah mempertemukan para pihak dan mengarahkan agar melakukan penyelesaian sesuai mekanisme UU nomor 2 tahun 2004. “Kami menunggu keterangan dari PT. PIDC dulu karena kami dalam hal ini kembalikan bipatrit dulu,”tutur Nurjaya. (boer)

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.