PTUN Makassar batalkan SK Bupati Jeneponto No: 394 tahun 2015 terkait pilkades Desa Sapanang

oleh -366 views

_20160630_154127Makassar– Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, menggelar sidang sengketa Pemiliha Kepala Desa (Pilkdes) Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dalam agenda pembacaan putusan Kamis (30/06),

Agenda sidang ini adalah finish dari proses sidang yang memakan waktu enam bulan lamanya sejak gugatan di daftar awal januari 2016 dengan No gugatan: 15/G/2016/PTUN Makssar.

Sidang pembacaan putusan ini di hadiri oleh para penggugat, kuasa hukum penggugat dari LBH Butta Toa, Bantaeng dan kuasa hukum tergugat. Dalam kasus ini tergugat.I adalah Bupati jeneponto dan tergugat.II adalah BPD Desa Sapanang.

SK Bupati Jeneponto No: 394 tahun 2015yang menetapkan Lukman sebagai kepala desa sapanang terpilih dicabut atau di batalkan oleh PTUN Makassar karena tidak memenuhi syarat bakal calon (Balon) kepala desa dan melanggar Permendagri, perda dan perbup.

Dalam ruangan sidang yang di hadiri masyarakat desa sapanang dan kandidat calon kepala desa yang kalah tak luput dari tetesan Air mata dan teriakan “ALLAHU AKBAR” saat majelis hakim yang di pimpin Sri listiani membacakan Putusan.

Beberapa kader Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) nampak hadir dalam sidang putusan ini mengingat GAM ikut andil dalam pengawalan kasus sengketa pilkades ini sejak awal sampai berakhirnya kasus ini di PTUN makassar.

Ketua Tim pengacara penggugat dari LBH Butta Toa, Suardi SH mengatakan, putusan PTUN sudah sangat tepat dan sudah wujud bahwa keadilan itu masih ada.

Kiriman: Yudha jaya

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.