Publik minta Samsat Takalar transparan soal PNBP

oleh -253 views

_20160520_120420Takalar– Publik di Kabupaten Takalar, kerap dobingungkan berbagai kebijakan ketika melakukan pengurusan surat kendaaraan bermotor (ranmor) di daerah tersebut.

Pasalnya, berbagai bentuk kebijakan yang ada di kantor tersebut (Samsat Takalar), membuat para wajib pajak ranmor kelimpungan dengan nilai dana yang dikeluarkan.

Misalnya, ketika mengurus dupilkat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), wajib pajak ranmor mengeluarkan dana sekitar Rp.250 ribu. Pada hal, proses pengurusan duplikat hingga saat ini tidak punya aturan terkait nilai yang harus terbayarkan, kecuali proses pembayaran STNK roda empat RP. 75 ribu dan motor Rp.50 ribu.

“Saya juga bingung ketika saya melakukan pengurusan duplikat STNK di kantor itu, diwajibkan membayar Rp.250 ribu, padahal tidak bayar pajak,” jelas Daeng Rani, warga Kota Takalar, saat dimintai tanggapan, Kamis (19/5).

Demikian halnya dengan proses pengurusan surat ranmor lainnya, wajib pajak ranmor kerap dibebankan biaya di luar aturan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sementara itu, Kanit Regident Samsat Takalar, Ipda Pol. Jamaluddin, yang berupaya keras dikonfirmasi sulit ditemui. Demikian halnya, beruapaya dihubungi telepon selularnya, enggan di jawab.

Hal itupun mendapat tangapan sejumlah lembaga sosial kontrol di Sulsel, salahsatunya Komisi Nasional Pengawasan Aparatur Negara Republik Indonesia (Komnas Waspan RI).

“Seharusnya, pihak Samta Takalar mengedepankan transparansi terkait adanya kebijakan yang menjadi sorotan publik,” pinta Sekertaris Komnas Waspan RI, Nasution Jarre.

Iapun mengingatkan, bahwa Lingkup Polda Sulsel sudah mendeklarasikan diri Zona bebas pungli dan KKN.

Editor; Kifli

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.