Home / EKOBIS / Putusan MA Soal Pembatalan Biaya Administrasi STNK Belum Dilaksanakan, Ini Alasan Kakorlantas Polri

Putusan MA Soal Pembatalan Biaya Administrasi STNK Belum Dilaksanakan, Ini Alasan Kakorlantas Polri

MAKASSAR– Terkait Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 12P/HUM/2017 yang permohonan keberatan hak uji materinya diajukan oleh Moh Noval Ibrahim Salim. Melalui putusan itu, MA menyebut bahwa lampiran Nomor E angka 1 dan 2 dalam PP Nomor 60 Tahun 2016, soal Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tentang biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu pasal 73 ayat 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014.

MA meminta Presiden mencabut ketentuan biaya pengesahan STNK kendaraan bermotor roda dua dan tiga yang tadinya dipatok sebesar Rp25 ribu menjadi tanpa biaya dan roda empat atau lebih sebesar Rp50 ribu menjadi nol.

Putusan itu dimuat dalam Keputusan MA Nomor 12P/HUM/2017 yang permohonan keberatan hak uji materinya diajukan oleh Moh Noval Ibrahim Salim. Melalui putusan itu, MA menyebut bahwa lampiran Nomor E angka 1 dan 2 dalam PP tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu pasal 73 ayat 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014.

Artinya, pemerintah (Kementrian) terkait harus mengikuti putusan MA ini dan tak lagi ,emberlakukan atutan pungutan yang diatur dalam PNBP itu.

Sementara itu, Kakorlantas Polri, Irjen Pol, Royke Lumowa, membenarkan ptusan MA tersebut, namum hingga saat ini belum dilaksanakan pihak kepolisian.

“Kita menunggu rekomendasi atau sutak dari kementrian terkait, soal pe bjapusan biaya administrasi STNK yang setiap tahunnya dipungut dan tertera dalam notice pajak kendaraan bermotor tersebut,” ucap Kalorlantas Polri, usai menggelar sosialisasi atau Kampanye ala Kakorlantas, dalam mengatasi kemacetan dengan menggelorakan Transportasi sehat dan merakyat jalan kaki, sepeda, angkatan umum, di Ka tor Ditlantas Polda Sulsel, Jumat (9/3/18).(*)

loading...