Home / Indotimnews / Revisi UU MD3, Aktivis Pergerakan ini nilai UU NO.9 Dihianati

Revisi UU MD3, Aktivis Pergerakan ini nilai UU NO.9 Dihianati

MAKASSAR– Terkait Revisi UU MD3, aktivis pergerakan yang Kuliah DI STIE ( Sekolah tinggi Ilmu ekonomi) Makassar ini, Andy Setiawan menilai, DPR telah menghianati UU No 9 tahun 1998 tentang menyampaikan Pendapat Di muka Umum .

“Dengan Merevisi UU MD3 yang baru di sahkan kemarin melalui rapat Paripurna, adalah upaya megungkung kebebasan dalam menyampaian pendapat di muka umum.

Ia dan aktivis pergerakan lainnya menyoroti tiga pasal dalam UU MD3 yang baru. Pertama,  tambahan Pasal 73 mengenai mekanisme pemanggilan paksa dengan bantuan polisi. Dan tambahan Pasal 122 mengenai langkah hukum Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kepada siapa pun yang merendahkan DPR dan anggota DPR dan terakhir, ada juga tambahan Pasal 245 mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan penyidikan kepada anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD.

” DPR terlalu panik dalam menangani isu isu dan Rumor Rumor mengenai Pembubaran DPR yang sekarang lagi trend trend nya di perbin cangkan Di masyrakat Maupun di Sosmed,” cetus Andy setiawan dalam rilisnya yang dikirim ke media ini, Selasa (13/2/18).

Dikatakan, pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) itu dilakukan pada Senin 12 Februari 2018, sore.

“Revisinya yang dipermasalahkan adalah memberikan otoritas ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR,” jelas Andy.

Ditegaskan, masyarakat merendahkan DPR karna mereka Mosi Tidak percaya lagi dengan Lembaga yang mengatasnamakan nama mereka ( Rakyat ) .

“Demikian banyaknya Anggaran yang Di habiskan oleh anggota dewan kita tetapi Kinerjanya tak pro rakyat,” cetus Andy Setiawan.

Menurutnya, pada sidang pengesahan revisi UU MD3 itu diwarnai oleh walkout -nya Partai Nasdem, yang meminta agar pengesahan ditunda dan Partai PPP juga mengajukan punundaan.

“Kita sepakat dengan paparan Sekretaris Jenderal Nasdem, Jhonny G Plate, menjelaskan alasan partainya menolak pengesahan revisi UU MD3 itu karena dapat memberikan persepsi buruk ke publik,” ucap aktivis pergerakan ini.

Meski begitu, pengesahan UU MD3 ini pakar hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Bivitri Susanti, menyebut UU itu merupakan kriminalisasi terhadap rakyat yang kritis terhadap DPR, walaupun penegakan hukum tetap dilakukan oleh polisi.

“Pasal yang seakan-akan menakut-nakuti masyarakat itu harus dibatalkan, karena tidak sesuai dengan nafas konstitusi yang melindungi warga untuk menyatakan pendapat,” pungkas Andy Setiawan. (Rilis)

loading...