Sejumlah kebijakan di Samsat Barru jadi pergunjingan, Ipda Pol. Supriadi menampik

oleh -200 views
Ilustrasi
Ilustrasi

Barru– Penerapan pelayanan prima pelayanan kepolisian, khususnya Samsat terus digenjot. Artinya penerapan aturan yang sudah ditetapkan menjadi acuan untuk kecepatan dan ketepatan pelayanan.

Sayannya, di lingkup Samsat barru, aturan yang ada, seakan terecoki oleh berbagai bentuk kebijakan tak pro publik. Seperti penerapan biaya yang dianggap tak wajar diberlakukan  diantaranya yang dipergunjingkan adalah biaya  ACC kendaraan bermotor (ranmor) baru maupun ranmor yang dalam proses perpanjangan atau ganti plat.

“Selain mengeluarkan biaya yang tertera dalam notis pembayaran untuk negara, ada pula biaya yang tak jelas aturannya yang harus dikeluarkan, walau nilainya tidak besar,” ucap Rahman Rani, wajib pajak ranmor roda dua, yang dimintai komentar di Barru, Selasa (9/4).

Demikian halnya dalam ranah proses pengurusan duplikat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), jug diwarnai pungutan yang tak jelas aturan hukumnya.Para wajib pajak ranmor, yang seharusnya hanya mengeluarkan uang cetak STNK, nampak pula biaya-biaya yang tak jelas hingga mencapai Rp.250 ribu.

Demkian hanya pada proses tarik berkas (mutasi keluar) dan berkas masuk (mutasi masuk), nilainya pun tak sesuai aturan yang ditarapkan dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sementara itu, Kanit Registrasi Identifikasi (Regident) Samsat Barru, Ipda Pol. Supriadi yang dikonfirmasi mengaku belum melakukan atau menjalankan program baru, dengan dalih masih baru bertugas sebagai Kanit Regident Barru.

“saya dek masih baru berkisar dua minggu bertugas. jadi, belum ada program baru yang saya jalankan kecuali meneruskan program  yang sudah ada. terkait dengan berbaga bentuk pungutan, itu tidak benar. Silahkan langsung cek ke kantor kami,” jelas Supriadi. (bersambung)

Liputan: a. Gusthi

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.