Sejumlah kelompok aktivis minta 3 samsat dibubarkan, pasca pelayanan publik di dua tempat

oleh -262 views
Ilustrasi (Int)
Ilustrasi (Int)

Makassar– Kisruh kebijakan pengambil alihan fungsi kantor Samsat ke Direktorat lalulintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Ditlantas Polda Sulsel), dengan dalih penerapan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 5 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden (Pepres) Tahun 2015 terkait Pelayanan Publik Satu Atap, tentang Regident Ranmor, membuat publik kelimpungan.

Bahkan, banyak pula kalangan yang menilai, pelayanan proses Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor (Regident Ranmor), khusus ranmor baru dan lapor tiba (Ranmor masuk) yang semestinya berproses di kantor Samsat, bentuk pelayanan yang terkesan dibuat menjadi “dua atap”, sebab pelayanan terjadi di dua tempat, yakni Kantor Samsat dan Direktorat Lalulintas.

Direktur Jaringan Oposisi Indonesia (JOIN) Sulsel, Mansyur Asis mendesak 3 samsat yang ada, Samsat Makassar, Gowa dan Maros di bubarkan saja.

“Jika fungsi samsat dikebiri, sebaiknya bubarkan saja dan kembalikan petugas kepolisian ke Direktorat lalulintas,” tegas Mansyur dalam rilisnya yang dikirim via sms telepon selularnya, Senin (30/5), ke media ini.

Hal senada juga dijelaskan Sekertaris Komisi nasional pengawasam Aparatur Negara Republik Indonesia (Komnas Waspan RI), Nasution Jarre di jakarta.

“Pasalnya, kan jelas di UU No,22 Tahun 2009 tentang lalulintasAngkutan jalan Raya dan Peraturan Presden (Pepres) No. 5 Tahun 2015, mengatur proses reident ranmor baru di Kantor Samsat bukan disuatu tempat,” papar Nasution, sembari menambahkan sebaiknya samsat dibubarkan dan dirubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Ranmor.

Apalagi laporan yang direimah Komnas Waspan RI, bahwa sejumlah pihak dialer, akan dirugikan dengan kebijakan tersebut, dengan ancaman keterlambatan pelayanan dan adanya biaya tambahan yang akan dikeluarkan.

lain halnya dengan Aktivis Aliansi Pemantau Kebijakan Publik (APKP), bahwa sistempemberlakuan dua tempat pelayanan tersebut, cenderung keluar dari kebjakan Presiden Jokowi terkait dengan kecepatan dan ketepatan pelayanan publik.

Sedang dari pantauan media ini, pelayanan yang ditarapkan khusus ranmor baru dan Lapor tiba tersebut, sulit untuk bisa dimaksimalkan, karena sarana pendukung server yang seharusnaya suda menggunakan sistem online data, belum tersedia dan tak masuk dalam anggaran yang sudah ditetapkan oleh penyedia sarana, Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Sulsel.

Apalagi, Anggaran untuk pekerjaan TA. 2016 sudah berjalan dan Anggaran TA. 2017 sudah ditetapkan. Untul Anggaran penyediaan sarana server, tak masuk dan tak ada kejelasan pasti terkait penyediaan sistem jaringan tersebut.

Editor: Zul

loading...
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.