Home / DAERAH / Sisa 475 Aset Kota Makassar Bermasalah dari 3 Ribu Bidang

Sisa 475 Aset Kota Makassar Bermasalah dari 3 Ribu Bidang

images(163)-1-1Makassar– Pemerintah Kota Makassar terus melakukan inventarisasi aset bermasalah. Dari 3.000 bidang yang bermasalah kini hanya tersisa 475 aset. Sudah 2.225 aset yang telah diselesaikan pihak pemkot hingga saat ini.

“Dari 3000 an bidang itu tersisa 475 aset yang masih diproses. Sementara masih mengumpulan. Mudaha-mudahan bisa sebanyak-banyaknya selesai,” kata ketua tim inventarisasi aset Pemkot Makassar, Syamsu Rizal MI di Balai Kota Makassar, Selasa (14/10/2014).

Wakil Wali Kota Makassar ini mengungkapkan aset yang masih diproses tersebut diantaranya ada sekolah, UPTD, puskesmas, kantor lurah, jalanan, kantor bpp (balai penyuluhan pertanian), bpp Sudiang, rumah sakit. Ada juga dikecamatan Bontoala ada kantor lurahnya, posyandu, taman baca.

Ditanya terkait rumah jabatan wakil wali kota Makassar di Jl. Hertasning yang ditempatinya sekarang yang dianggap bermasalah, Deng Ical sapaannya menyampaikan tidak masuk dalam kategori bermasalah.

“Tidak itu (rujab wawali), justru diiformasinya saya lihat di rujab ketua dprd Makassar. Tanah bangunan rujab dprd di Jl Hertasning, ndada rujab wawali,” tutur Deng Ical membacakan hasil inventarisasinya.

Ketua PMI Makassar ini menyampaikan mungkin yang dimaksud rujab wawali yang di Kompleks PDAM, di Jl. Ratulangi.
“Mungkin yang disana (Kompleks PDAM). Disana kan sebenarnya rujab wawali, kalau yang di Hertasning yang saya tinggali rujab Sekda Kota Makassar,” paparnya menanggapi pertanayaan wartawan.

Untuk presentasi sertifikasi, kata Deng Ical masih dibawah 40 persen, namun sisa penyelsaian akhirnya di BPN.

“Tapi lebih jelas statusnya dan jelas jalannya, itu sudah tahap akhir. Masih ada juga sudah diukur sudah keluar GS nya sisa dibayar di BPN. Yang belum kita marathon, misalnya ada masalah dengan lurahnya kita panggil lurah yang bersangkutan. Pokoknya kita marathonmi ini dek,” tuturnya.

Selama dalam proses penyelesaian aset, kata mantan anggota DPRD Sulsel itu non APBD. Namun untuk di APBD perubahan ini, pihak pemkot menyediakan anggaran 1 miliar, untuk sertifikasi dan “pemagaran”. “Untuk anggaran sertifikasi di tahun anggaran perubahan, disediakan 1 miliar, untuk sertifikasi dan pemagaran,” kata Deng Ical.

Ia menambahkan hasil itu juga akan dipresentasikan ke Wali Kota Makassar. Gunanya untuk melihat potensi mana yang bisa dibutuhkan tenaga hukum dan sebagainya.

Terkait permasalahan di SMPN 23 Tello Baru, ia mengatakan pihak pengadilan akhirnya memutuskan hak pemkot di cabut di sekolah tersebut. Namun pengadilan tidak menunjuk siapa yang memiliki lahan tersebut.

“Pengadilan tidak menujuk siapa punya. Disitu keputusannya hanya mencabut haknya pemerintah kota. Nanti kalau pengadilan sudah ada keputusan siapa yang punya, barulah pemkot akan membayarkan kepada pemilik,” tutup ayah 3 anak.(sak)

loading...