Home / Indotimnews / Soal Pemalsuan Dokumen, Unjuk Rasa Aktivis GAM & Masyarakat Pentuntut Keadilan Tekan Kejati Sulsel Jangan Masuk Angin

Soal Pemalsuan Dokumen, Unjuk Rasa Aktivis GAM & Masyarakat Pentuntut Keadilan Tekan Kejati Sulsel Jangan Masuk Angin

MAKASSAR – Aksi unjuk rasa di depan Gedung Kantor Kejati Sulsel Jl. Urip Sumoharjo Kota Makassar dari Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) Dan Masyarakat Pentuntut Keadilan, yang dipimpin oleh Ikhwal (Korlap Aksi) menyikapi terjadinya pemalsuan dokumen yang merugikan Ahli Waris Kado Bin Ragga berdasarkan putusan mahkamah syariah No. 80/1976, diperkuat dengan perkara perdata pengadilan sungguminasa No. 27/pdt/1977  yang inkra di menangkan Kado Bin Ragga melawan Roto.

Dari pantauan awak media, Para Pengunjuk raras tampak berorasi secara bergantian dengan menggunakan megaphone, membagikan selebaran, serta membentangkan Spanduk bertuliskan Kritikan-Kritikan Kepada Pihak Kejati Sulsel Makassar dan Bupati Gowa (Adnan Purichta icshan).

Spanduk yang dibentangkan bertuliskan :

1. Gerakan Aktivis Makassar (GAM) & Masyarakat Penuntut Keadilan.

Pengunjuk rasa juga meminta Evaluasi Kinerja Kejati Terhadap Mafia-mafia Tana di Sulsel, tangkap Dan Adili P. Camat Biring Bulu, Stop Intervensi Penegakan Supermasi Hukum.

Ikhwal (Korlap Aksi) menuntut, Mempertegas komitmen Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk menegakkan Hukum dan Keadilan yang bebas dari intervensi dari siapapun terkhusus adanya dugaan intervensi Bupati Gowa atas perkara Camat Biring Bulu Kab. Gowa, Segera menindaklanjuti Perkara pidan pemalsuan dokumen dengan menahan tersangka Camat Biring Bulu Dan Memproses sesuai hukum yang berlaku.

“Kami meminta Kejati Sulsel agar produktif terkait perkara pidana tersebut, karena selain merugikan ahli waris Kado Bin Rangga sebagai pihak yang berhak juga merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 3.9 Miliar dan segera evaluasi kinerja Kejati Sulsel yang diduga Bermain Mata dengan mafia-mafia tanah di Sulsel,” tegas dalam orasinya.

Tak hanya itu para Pengunras sempat saling tarik menarik dengannaparat ban bekas yang hendak dibakar.

Para Pengunras diterima Aspirasinya oleh Andi Usama Harun (Kasi B Intelijen Kejati Sulsel), dengan tanggapan, Kasus tersebut sudah P21 dan menunggu tahap II dari penyidik yaitu penyerahan barang bukti dan tersangka.

“Kami berharap agar kasus ini di kawal tidak sampai di sini saja namun di kawal nanti pada saat di pengadilan.,” jelas Andi Usama dihadapan pengunras.

Dikatakan, terjadinya pemalsuan dokumen  yang merugikan ahli waris Kado Bin Ragga berdasarkan putusan mahkamah syariah No. 80/1976, diperkuat dengan perkara perdata pengadilan sungguminasa No. 27/pdt/1977  yang inkra dimenangkan Kado bin ragga melawan Roto.

Dari catatan yang ada pada pengunjuk rasa bahwa pada tahun 2016, sebahagian objek tanah yang terletak di desa,Taring kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa terkena pembebasan lahan untuk pembangunan proyek bendungan karaloe melalui anggaran Apbn 2016.

Pihak kalah bersama oknum-oknum pejabat pemerintah setempat membuat surat palsu dan menggunakannya untuk kepentingan kelengkapan dokumen pembebasan lahan pada balai besar pompengang jeneberang dengan total dana pembebasan di terimah sebesar Rp.3,8 Milyar.

Nah, Kado bin ragga (Pihak menang) melaporkan hasbullah nur (kepala desa Taring), Paletteri (pegawai lurah batang kaluku), Abu hasan pada kepolisian daerah sulsel dengan tindak pidana pemalsuan surat dan penggelapan hak, masing-masing telah di vonis dan menjalani kurungan. Pada proses pengembangan berdasarkan fakta dari hasil penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik, dakwaan jaksa dan fakta persidangan ditemukan bukti yang tak terbantahkan dengan adanya perbuatan camat biringbulu yang pada saat itu masih sekcam. secara bersama sama membuat surat palsu yakni dokumen berita acara kesepakatan damai antara ahli waris kado bin ragga dan ahli waris Roto, yang diketahui oleh Muh. Yamin Basri bertindak selaku camat, dan dalam dokumen tersebut cap jempol ahli waris Kado bin ragga dipalsukan, sehingga oleh penyidik polda menetapkan camat biringbulu sebagai tersangka dan sudah dinyatakan P21 oleh Jaksa pada Kejati sulsel.

Namun pada pengembangan berkas perkara kini tertahan sehingga belum di lakukan penahanan hingga saat ini karena di duga kuat keterlibatan/Intervensi bupati gowa (Adnan Purichta icshan).

Mosi tidak percaya para pengunras, menganggap bahwa kejaksaan tinggi Sulsel dan Bupati Gowa sudah masul angin dalam penanganan kasus tersebut. (Wisnu)

loading...