Home / HUKRIM / Soal penetapan tersangka korupsi, Unjuk rasa Mahasiswa Sulbar: Desak pengadilan tolak praperadilan 3 petinggi DPRD Sulbar

Soal penetapan tersangka korupsi, Unjuk rasa Mahasiswa Sulbar: Desak pengadilan tolak praperadilan 3 petinggi DPRD Sulbar

Indotimnews– Aliansi Mahasiswa Sulawesi barat menggugat (AMBAR) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pengadilan Negeri Makassar, Rabu, (18/10/17).

Aksi ini dilakukan dalam rangka menyikapi Kasus Korupsi APBD Sulbar 2016, aksi ini dilakukan dengan cara berorasi secara bergantian menggunakan toa dan menggunakan mobil pick up merek L200 bernopol DD 8383 YS untuk dijadikan sebagai panggung orasi sambil membentangkan spanduk bertuliskan, Penjarakan mafia APBD 2016 Sulbar #Save Sulbar, Aliansi Mahasiswa Sulawesi barat, Penjarakan koruptor APBD Sulbar 2016, Tolak prapradilan tersangka penyelewengan APBD Sulbar #Save Sulbar.

Jenderal lapangan Marwan dalam orasinya mengatakan,
bahwa, ia sangat kecewa karena adanya oknum yang mencoba memainkan amggaran APBD tahun 2016 yang notabenenya adalah penyelenggara negara atau aparatur negara itu sendiri.

“Tolak praperadilan 3 tersangka korupsi dana APBD Sulbar dan kami mendesak Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan dan barat untuk tetap konsisten mengawal kasus tindak pidana korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD provinsi Selatan barat periode 2015-2016,” ujarnya.

Adapun tuntutan yang di bawa massa aksi, mendesak Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan dan barat untuk tetap konsisten mengawal kasus tindak pidana korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD provinsi Selatan barat periode 2015-2016, meminta transparansi Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan dan Barat mengenai sampai dimana tahapan hukum yang dijalankan dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran pemerintah dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat 2015-2016, meminta Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan dan Barat agar tetap menjaga konsisten asas kesamaan di mata hukum.

Pengunjuk rasa juga meminta Kejati Sulselbar menggandeng PPATK dalam penelusuran aliran dana terkait indikasi penyalahgunaan APBD , mendesak via Kejati untuk membuka secara lebar-lebar seluruh perusahaan yang terlibat dan telah dipanggil dalam penyalahgunaan APBD 2016 , mendukung ke Kejati untuk mempercepat penahanan tersangka yang telah ditetapkan , meminta pihak Kejati agar mempublikasikan penanganan kasus ini , proses penanganan Tipikor APBD 2016 segera ditingkatkan berdasarkan alat bukti , Meminta kepada majelis hakim untuk menolak permohonan praperadilan atas nama Adi mappagasa, S,Sos, Drs. H. Harun, MM, Munandar Wijaya, SIP. MAP dengan nomor perkara 24/PID.2017/PN Makassar atau setidak-tidaknya majelis hakim memutuskan bahwa penyidik sudah melakukan tugasnya sesuai prosedur, Meminta kepada Majelis Hakim untuk objektif dalam menilai perkara dengan nomor perkara 24/PID.PRA/2017/PN Makassar.

Sementara, Bambang Nur Cahyono Selaku Humas PN Makassar mengatakan saat menerimah aspirasi pengunjuk rasa mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi atas adanya pengaduan tersebut yang dibawa oleh massa aksi.

“Sudah saatnya kita tegakkan hukum dan kita akan selalu objektif dalam menangani tindak perkara dan kami akan selalu transpransi dalm setiap penanganan, apalagi sekarang kami sudah menyediakan informasi setiap persidangan yang berarti semu orang dapat memgetahui dan melihat langsung jadwal-jadwal persidangan,”ucapnya

Laporan : Wawan

loading...