Soal Politik Praktis ASN , Aktivis Watampone ini Minta Camat Ajangpale Dimutasi

oleh -238 views

BONE– Terlibat politik praktis, Camat Ajangale minya dimutasi dan terus mendapat kecaman oleh aktivis Watampone, salahsatunya A. Iponk, melalui siaran persnya, sabtu (23/2/19).

Menjemput moment pesta demokrasi pilpres dan pileg di negara indonesia adalah suatu kebahagian tersendiri dari berbargai elemen baik pemerintah maupun masyarakat yang ikut serta untuk menentukan pilihan calon pemimpin selama 5 tahun ke depan.

“Sangat di menyayangkan dari beberapa hari lalu terkait beredarnya vidio salah satu camat di kabupaten bone yaitu Camat Ajangale beserta lurah dan para desa yang mendukung salah paslon capres di anggap telah melakukan pelanggaran sebagaimana tertuai dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN,” ucap aktivis ini.

Lanjut Iponk, berdasarkan pada asas netralitas.Yang dimaksud dengan ‘asas netralitas’ adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

“Setiap ASN yang secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan capres atau caleg dan terlibat langsung dalam politik praktis meminta dengan segara bawaslu agar segara melakukan tindakan yang sifatnya memberikan saksi kepada setiap oknum ASN yang dengan sengaja menggunakan jabatan maupun fasiltas negara untuk mengkampayekan salah satu kandidat capres dan caleg,” tambahnya.

Iapun mendesak kepada DR.H.Andi Fahsar Mahdin Padjalangi M.Si selaku Bupati Bone agar segara memberikan teguran maupun sanksi baik secara lisan maupun tulisan kepada Camat Ajangale berserta bawahanya yang jelas-jelas sudah melenceng dari peran dan fungsi nya sebagai ASN,.

“Jika ditemukan lagi ASN dalam lingkup kepemerintahan kabupaten bone tidak bersifat netral atau terlibat langsung dimana mengkampayekan salah satu paslon capres maupul caleg bupati bone secara tegas memberikan sanksi sesuai dengan perundang-undangan.karena dalam moment politik di tahun 2019 yang tensi untuk konflik sangatlah tinggi.

“Mereka harus tetap menjaga dan mengedepan asas netralitas untuk menciptakan kondisi yang sejuk dan penuh damaian, agar masyarakat indonesia khususnya di daerah kabupaten bone yang terkenal dengan daerah beradat tetap menikmati pesta demokrasi tanpa adanya gesekan secara horisontal. Tutur andi iponk sekaligus pengurus HMI cabang makassar bidang sosial dan politik,” pungkas A. Iponk. (Rilis)